Kepala BNN Kepri, Brigjen Richard Nainggolan memberikan pengarahan sebelum dilakukannya tes urine, Senin (24/6). F. Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Rencana tes urine yang dilakukan Pemprov Kepri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri, Senin (24/6) tidak berjalan sesuai dengan keinginan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Pasalnya, 40 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri mangkir untuk menjalankan instruksi Gubernur.

“Dari laporan yang disampaikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), yang hadir hanya 60 persen. Sedangkan selebihnya belum hadir,” ujar Andi, Bidang Protokol Pemprov Kepri usai apel pagi di pelataran Kantor Gubernur Kepri.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun saat tes urine. F.Jailani / Batam Pos

Dihadapan Gubernur Kepri, Kepala BNN Provinsi Kepri, Brigjen Richard Nainggolan, menegaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kepri yang terlibat narkoba sebaiknya diberikan sanksi yang tegas. Karena dinilai tidak memberikan contoh yang baik.

“Karena mereka yang terpapar narkoba, pasti akan merasuki yang lainnya untuk sama-sama terjerumus dalam obat terlarang,” tegas Richard.

Para pejabat di Pemprov Kepri saat antri untuk lakukan tes urine. F.Jailani / Batam Pos

Ditambahaknya, survei pada tahun 2017 didapati 26.540 penduduk Kepri terpapar narkoba. Didalamnya besar kemungkinan juga terdapat ASN. Ia berharap dengan adanya kesepahaman ini, bisa menekan penyalahgunaan narkoba di Kepri.

Para pejabat di Pemprov Kepri saat antri untuk lakukan tes urine. F.Jailani / Batam Pos

“Harus ada kesadaran bersama, bagi yang sudah terpapar sebaiknya melakukan rehabilitasi. Sehingga bisa lepas dari barang haram tersebut,” jelasnya.(jpg)