Foto bersama Group Discussion (FGD) dengan tema Mencari Solusi Permasalahan Pengungsi di Pulau Bintan, Selasa (25/6) di Asrama Haji Tanjungpinang.F. Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Banyaknya permasalahan sosial yang muncul dari pengungsi yang datang dari berbagai negara ke Pulau Bintan menjadi perhatian dari berbagai instansi pemerintah, stakeholder, masyarakat hingga mahasiswa di Tanjungpinang.

Pada agenda Focus Group Discussion (FGD) di Asrama Haji dari berbagai intansi untuk mencarikan solusi ke depannya untuk permasalahan pengungsi itu.

Kepala Rumah Detensi Imigran (Rudenim) Pusat Tanjungpinang, Muhammad Yani Firdaus menjelaskan dalam FGD tersebut cukup banyak solusi yang didapatkan dari berbagai kalangan, termasuk menindak tegas pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum di Tanjungpinang.

“Harus equal, tidak ada perbedaan. Semua harus sama, jika melakukan tindakan yang melanggar hukum maka akan ditindak,” kata Firdaus saat diwawancarai usai FGD, Selasa (25/6).

Firdaus mengingatkan, kepada masyarakat Tanjungpinang jangan mudah tergoda dan terpengaruh kepada para pengungsi, melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat supaya tidak memberikan harapan kepada para pengungsi.

“Jangan ada suplay and demand terhadap pengungsi, biarkan mereka pada aktivitasnya,” ujarnya.

Ia juga akan Mendorong Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk segera memulangkan para pengungsi tersebut ke negara asalnya dengan metode-metodenya, serta meminta bantuan kepada kedutaan negara mereka masing-masing untuk mengarahkannya agar pulang secara sukarela.

Foto bersama Group Discussion (FGD) dengan tema Mencari Solusi Permasalahan Pengungsi di Pulau Bintan, Selasa (25/6) di Asrama Haji Tanjungpinang.F. Peri Irawan / Batam Pos

“Memberi tahu kalau negara mereka saat ini sudah aman dari berbagai ancaman, baik perang antar suku, agama, dan perang politik, perang antar sesama mereka,” tambahnya.

Dijelaskanya, saat ini yang bermasalah yang berada di ruang isolasi sekitar 11 orang, enam orang diantaranya kasus asusila, tiga orang tertangkap di hotel, dan dua orang tertangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tepi laut.

“Saat ini total jumlahnya di Kepri ada 988 pengungsi, diantaranya di Hotel Badra 455, di hotel Kolekta Batam ada 292 orang, di AMD ada 232 orang, “paparnya.

Secara Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasanya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 125 di bawah leading sektor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang membuat tata tertib, jika pengungsi melanggarnya baik tata tertib lokal, adat budaya, maka akan ditangani oleh Satpol PP.

Sementara itu Anggota DPRD Kepri Ing Iskandarsyah mengatakan sebenarnya ini hanya masalah di negaranya, tidak ada orang yang mau menjadi pengungsi, dan Indoneaia sebagai salah satu negara transit ke Australia dan karena belum ada waktu yang jelas kapan mereka berangkat sehingga timbul masalah sosial.

“Dan solusinya Pemda harus menerjemahkan Kepres bersama stakeholder yang ada, serta Polisi untuk bersama mencari jalan keluarnya,” Kata Iskandarsyah.

Iskandarsyah menyebutkan, saat ini berbeda dengan kasus di pulau Galang beberapa tahun lalu yang hanya satu pulau sehingga bisa terkontrol, saat ini cukup sulit untuk dikontrol karena tersebar di beberapa tempat, sehingga mudah terjadi pelanggaran asusila, tanpa izin keluar masuk dan beraktivitas secara bebas.

“Cukup banyak langkah yang bisa kita ambil, dengan Pergub (Peraturan Gubernur) bagaimana mekanisme SOP secara detail kerjasama antara isntitusi, termasuk pembiayaanya, bila perlu untuk Kepri diusulkan tempat khusus untuk menampung para pengungsi secara baik, kenapa tempatnya harus baik dan layak karena mereka bukan kriminal,” tambahnya. (cr2)