KM Tol Laut dan KM Sabuk Nusantara 38 melakukan lego jangkar di perairan Tanjungpinang. Foto diambil, Rabu (26/6). Foto Jailani / Batam Pos

 

PRO PINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi khusus terkait sengketa pengelolaan labuh jangkar dalam batas 12 mil antara Pemprov Kepri dan Kementerian Perhubungan. Untu menuntaskan persoalan tersebut, KPK berjanji akan mempelajari siapa pihak yang paling berhak.

“Memang kita sudah mendapatkan laporan terkait persoalan ini dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri. Karena ini menyangkut pendapatan daerah, tentu akan segera kami pelajari,” ujar Koordinator Bidang Supervisi Pencegahan Korupsi, KPK, Ratna Aida Zulaikha di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kamis (27/6) lalu usai Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Ditegaskannya, untuk menyelesaikan persoalan ini, pihaknya sudah meminta Dishub Provinsi Kepri untuk segera menyampaikan data-data terkait. Karena persoalan ini, berbenturan dengan regulasi yang ada di Kemenhub. Sementara dalam Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah, pengelolaan ruang laut dalam batas 0-12 mil menjadi kewenangan Pemprov.

“Apalagi sudah ada dilakukan upaya non litigasi. Keputusannya memang memperkuat bahwa kewenangan tersebut menjadi hak Pemprov. Meskipun demikian, perlu dilakukan pendalaman duduk perkaranya,” jelas perempuan yang akrab disapa Aida tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepelabuhan, Dishub Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan substansi yang disampaikan Kejati Kepri dalam legal opinion tersebut adalah memperkuat keinginan Pemprov Kepri. Menurut mereka, Pemprov punya kewejangan untuk memungut jasa labuh jangkar dalam wilayah yang menjadi kewenangan daerah.

“Artinya, tanpa harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) karena hasil sidang non litigasi, kita sudah berhak untuk mengelola jasa labuh jangkar,” ujar Aziz.

Masih kata Aziz, apabila dalam hal ini, Satuan Kerja (Satker) Kementerian Perhubungan bersikeras untuk memungut jasa labuh jangkar dalam area 0-12 mil, tindakan tersebut sudah bertentangan dengan UU Pemerintah Daerah. Disebutkannya, persoalan ini sudah terjadi tarik ulur sejak dua tahun yang lalu.

Ditambahkannya, pihaknya sudah menuntaskan penyusunan regulasi penerapan pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepri. Meskipun demikian, jasa labuh jangkar akan dipungut setelah adanya persetujuan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Namun kendalanya adalah, Kemenhub tidak membalas surat yang disampaikan Pemprov Kepri.

“Kendalanya adalah pada teknis pelaksanaanya saja. Karena sampai saat ini, Satker Kemenhub masih terus memungut jasa labuh jangkar dalam batas 0-12 mil. Kita akan segera menyerahkan berkas secara lengkap ke KPK. Sehingga manfaat labuh jangkar bisa segera kita rasakan,” tutup Aziz yang merupakan Ketua Perkumpulan Keluarga Indonesia Timur (Perkit) Tanjungpinang tersebut.(jpg)