Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Muhammad Dali. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhammad Dali menuntut Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK bekerja secara profesional. Menurut Dali, proses PPDB  harus berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) yang sudah ditetapkan.

“Juknis PPB adalah rambu-rambu yang harus diikuti oleh setiap Panitia PPDB SMA/SMK. Baik yang berbasis online maupun offline,” ujar Muhammad Dali didampingi Sekretaris Disdik Kepri, Fathur Rahman, Minggu (30/6) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Bidang (Kabid) SMK Disdik Kepri tersebut menjelaskan, pendaftaran PPDB berlangsung dari 1-6 Juli 2019. Pendaftaran disejalankan dengan proses seleksi. Kemudian pengumuman pada 7 Juli 2019. Sedangkan pendaftaran ulang selama dua hari, yakni 8-10 Juli 2019.

“Bagi sekolah yang belum menerapkan sistem online, maka pendaftaran siswa datang langsung ke sekolah. Sedangkan bagi yang online, akses pendaftaran melalui website http://provinsikepri.siap-ppdb.com” jelas pria yang akrab disapa Dali tersebut.

Masih kata Dali, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada tiga jalur pendaftaran. Pertama adalah jalur prestasi dengan kuota 15 persen. Kedua pepindahan tugas orang tua 5 persen. Sedangkan yang ketiga adalah jalur zonasi sebanyak 80 persen.

“Sistem zonasi hanya berlaku bagi SMA, sedangkan SMK bebas zonasi. Kita juga membuka empat posko pengawasan PPDB online. Yakni di Tanjungpinang, Bintan, Batam, dan Karimun,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut katanya, adapun persyaratan umum adalah miliki SHUN SMP/MTs sederajat, maksimal usia 21 per 1 Juli 2019, dan SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus. Selain itu, Dali juga menyebutkan persyaratan tambahan. Menurut Dali, bagi pendaftar melalui sistem online, calon peserta didik wajib melakukan verifikasi ke salah satu sekolah tujuan.

Berikutnya, setiap siswa berhak mendaftar pada 1 jenjang pendidikan, dengan maksimal dua jalur pendaftaran. Disebutkannya juga, untuk jalur zonasi jenjang SMA maksimal 2 sekolah, jenjang SMK maksimal 1 sekolah dengan maksimal 3 jurusan dan jalur pindahan tugas orang tua, maksimal 1 sekolah.

Pada jalur zonasi, siswa harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah, membawa kartu keluarga atau surat keterangan domisili paling singkat 1 tahun. Sebagai bukti saat melakukan verifikasi. Kemudian, pada jalur perpindahan tugas orang tua, melengkapi bukti surat pindah tugas orang tua, dan bukti domisili. Selanjutnya adalah melaporkan ke posko pengawas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan user dan password PPDB online. Bagi jalur prestasi (akademik nilai UN >=85 dan non akademik dibuktikan dengan dokumen prestasi siswa.

“Bagi calon siswa dari luar daerah, atau tempat tinggal berbeda dengan kartu keluarga juga dapat menggunakan surat domisili minimal 1 tahun. Selanjutnya adalah melaporkan  ke posko pengawas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan user dan password PPDB online,” papar Dali.

Ketentuan lainnya yang harus diperhatikan adalah, bagi calon siswa lulusan tahun sebelumnya juga harus melaporkan ke posko pengawas Kabupaten/Kota untuk mendapatkan user dan password PPDB online. Seluruh proses PPDB tidak dikenakan biaya (gratis). Ada tiga lembaga yang akan memberikan pengawasan ekstra terhadap proses PPDB tahun ini. Ketiga institusi tersebut adalah Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Tim Saber Pungli, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Atas dasar itu, ia meminta seluruh panitia PPDB SMA/SMK untuk bekerja dan bertindak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

“Apabila ada oknum yang bermain-main atau melakukan pungli, maka akan berhadapan dengan penegak hukum,” tegas Dali.

Pada kesempatan itu, Dali juga menyebutkan daya tampung sekolah SMA/SMK negeri di Provinsi Kepri. Khusus SMA se Provinsi Kepri ada 395 rombongan belajar (Rombel). Masing-masing Rombel maksimal menampung 36 siswa. Daya tampung SMA Negeri di Tanjungpinang adalah 1.908 siswa atau 53 rombel. Kemudian di Batam kapasitasnya 127 Rombel atau 4.572 siswa. Berikutnya adalah Bintan dengan 40 Rombel yang memiliki kapasitas 1.440 siswa.  Selanjutnya adalah Karimun dengan 72 Rombel bagi 2.592 siswa. Sementara Natuna memiliki 44 Rombel yang mampu mengakomodir 1.584 siswa.

“Sedangkan Lingga daya tampung SMA Negeri adalah 42 Rombel. Jumlah tersebut cukup menampung 1.512 siswa. Lingga menjadi daerah dengan daya tampung terkecil, yakni 612 dari 17 Rombel yang tersedia,” kata Dali.

Untuk SMK secara keseluruhan ada 228 Rombel. Tanjungpinang tersedia 53 Rombel. Kapasitas tersebut cukup menampung 1.908 siswa. Berikutnya adalah Batam yang memiliki 87 Rombel atau mampu mengakomodir 3.132 siswa.  Selanjutnya Bintan memiliki 26 Rombel yang cukup bagi 936 siswa. Kemudian Karimun tersedia 33 Rombel dengan kapasitas 1.188 siswa. Selain itu adalah Natuna dengan kapasitas 12 rombel bagi 432 siswa.

Sementara Lingga memiliki 8 Rombel yang mampu menampung 288 siswa. Sedangkan di Nambas tersedia 9 Rombel. Jumlah tersebut hanya tersedia bagi 324 siswa. Ditambahkan Dali, dengan estimasi tersebut, daya tampung SMA se Kepri adalah 14.220 siswa. Sedangkan kapasitas untuk SMK di tujuh Kabupaten/Kota adalah 8.208.

“Ketentuan kapasitas Rombel ini sudah ditetapkan lewat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Tahun 2018 lalu. Sehingga tidak boleh lebih dari 36 siswa untuk setiap kelas,” tutup Dali.(jpg)