Terdakwa Hariyadi usai sidang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (2/7). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Dua terdakwa kasus korupsi Pelabuhan Dompak, divonis berbeda oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Selasa (2/7).

Terdakwa, Hariyadi divonis enam tahun enam bulan dan denda Rp 600 juta subsider lima bulan penjara. Sedangkan Berto Riawan divonis enam tahun dan denda Rp 300 juta subsider lima bulan penjara.

Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Sumedi menyatakan dua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Terdakwa Hariyadi diwajibkan membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 420 juta subsider subsider 3 tahun penjara. Sedangkan Berto Riawan diwajibkan membayar UP sebesar Rp 170 juta subsider 3 tahun penjara,” kata hakim.

Atas vonis tersebut, terdakwa Hariyadi menyatakan menerima putusan hakim. Sementara terdakwa Berto menyatakan pikir-pikir. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nolly Wijaya yang menuntut dua terdakwa 8 tahun 6 bulan penjara, menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya diketahui, polisi menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan lanjutan Pelabuhan Dompak tahun 2015 yakni Hariyadi sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 5 miliar. Mantan Pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang tersebut diduga tidak melakukan analisa secara teknis, serta survei pasar saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Hal tersebut bertentangan dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang penggadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, untuk melakukan pencairan pembayaran, PPK juga diduga memalsukan dokumen PHO dengan cara menscan tanda tangan Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Selain itu, Haryadi melakukan perubahan pekerjaan yang semulanya melakukan penyambangunan listrik 10 KVA dan pembangunan gardu menjadi pengerjaan Breakwater.

Selain Haryadi, polisi juga menetapkan Direktur Cabang PT Karya Tunggal Mulya Abadi, Berto Riawan sebagai tersangka. Berto diduga tidak melakukan pengerjaan dan pengadaan sesuai dengan kontrak yang ada. Selain adanya pengalihan pekerjaan lanjutan pembangunan Pelabuhan Dompak ke pihak lain. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden. Namun PPK tetap melakukan pembayaran kontrak sepenuhnya.(odi)