Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA).F.Istimewa

PRO PINANG – Kebijakan sepihak yang dibuat Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahap II SMA/SMK, membuat Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) mencak-mencak- Menurutnya keberadaan DPRD Kepri seperti tak dianggap oleh Pemprov Kepri.

“Kewenagan SMA/SMK sekarang ini berada di Provinsi. Seharusnya segala bentuk kebijakan publik harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPRD Kepri,” ujar pria yang akrab disapa TJA tersebut di Tanjungpinang, Senin (8/7).

Politisi Partai Golkar tersebut menuding, kebijakan PPDB Tahap II sama saja memberikan harapan palsu. Karena kuota yang tersisa harus diperuntukkan bagi tempat terdekat. Ditegaskan Teddy, dari informasi didapat, bahwa di Batam semua akan diakomodir di sekolah negeri. Apabila benar terjadi, tentu akan menimbulkan persoalan baru lagi.

“Bagaimana dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan mengajar, kemudian anggarannya harus ditutupi dari mana. Kondisi ini, sama saja akan membunuh sekolah swasta. Kita tidak ingin ada perbedaan, antara Batam, Tanjungpinang, dan Karimun,” tegas Teddy.

Selain itu, Teddy juga menegaskan akan melakukan audit kemasing-masing sekolah SMA. Karena ada laporan, mengenai praktik permainan data. Yakni, mengenai banyaknya orang tua yang mengurus pindah alamat Kartu Keluarga (KK) yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti PPDB jalur zonasi.

“Kita akan panggil Disdik, karena banyak ketimpangan yang terjadi. Karena kalau dinilai PPDB tahun ini, tidak lebih baik dari tahun yang lalu,” tutup Teddy.

Terpisah, Sekretaris Panitia PPDB TA 2019/2020, Arief Salman mengatakan, untuk memenuhi Rencana Daya Tampung (RDT) SMA/SMK pada PPDB tahap II hanya menggunakan sistem zonasi. Artinya tidak berlaku lagi ketentuan, prestasi, dan perpindahan seperti juknis tahap pertama lalu.

“PPDB Tahap II dibuka selama dua hari, yakni 9-10 Juli 2019. Kesempatan ini, dibuka untuk memenuhi RDT dimasing-masing SMA/SMK. Pendaftaran tetap menggunakan sistem online,” ujar Arief Salman, kemarin.

Dijelaskannya, yang perlu diketahui adalah siswa yang sudah lulus tidak bisa mengikuti PPDB gelombang II, karena nama yang bersangkutan tidak akan muncul lagi dan tidak bisa login lagi. Kemudian proses pendaftaran gelombang ke II sama dengan gelombang pertama, hanya bisa memilih SMA atau SMK saja.

“Gelombang ke II dibuka untuk memenuhi RDT, sekolah (SMA/SMK) yang sudah memenuhi RDT tidak akan dibuka lagi. Jumlah rombel tetap 36 siswa,” jelasnya.

Pendaftaran Ulang SMK Negeri 1 Kacau

Orang tua calon murid berdesak-desakkan saat melakukan pendaftaran ulang di SMK Negeri 1 Tanjungpinang, Senin (8/7). F.Rudy Chua untuk Batam Pos

Sementara itu, proses pendaftaran ulang di SMK Negeri 1 Tanjungpinang yang berada di Jalan Pramuka berlangsung tidak tertib. Karena orang tua murdi berdesakkan untuk mengambil formulir pendaftaran ulang. Legislator DPRD Kepri dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tanjungpinang, Rudy Chua sangat menyayangkan kondisi tersebut terjadi.

“Kondisi pendaftaran ulang di SMK Negeri 1 Tanjungpinang hari ini (kemarin,red) sudah macam pasar. Karena orang tua berdesak-desakan,” ujar Rudy Chua.

Menurut politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memberikan contoh yang baik. Seharusnya mereka sudah menyiasati dengan nomor antri. Namun kenyataanya, pelayanan tersebut tidak diberikan. Sehingga menyebabkan orang tua murid menjadi tidak tertib.

“Kejadian ini menunjukkan bahwa mental melayani masyarakat masih belum ada. Sekolah secara tidak langsung juga tak memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat,” cetus Rudy Chua.(jpg)