Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun buka suara terkait rencana menjadikan Karimun dan Batam sebagai wilayah pertambangan strategis timah dan pasir laut. Menurut Gubernur, potensi yang ada harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah.

“Tentu rencana menjadikan Karimun dan Batam sebagai daerah pertambangan pasir laut dengan melihat potensi yang ada. Rencana ini, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Tetapi manfaatnya akan kembali kepada kepentingan pembangunan daerah,” ujar Gubernur Nurdin menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa (9/7).

Mantan Bupati Karimun tersebut menjelaskan, di Karimun ada daerah-daerah pelayaranan yang harus didalami. Sehingga melalui aktvitas pertambangan tersebut, sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga dengan Batam.

Ditanya apakah sumber daya tersebut akan di ekspor ke luar atau bagi kepentingan domestik? Mengenai hal itu, Ketua Partai Nasional Demokrat (NasDem) Provinsi Kepri tersebut menegaskan, pasir laut kegunaanya terutama adalah untuk kepentingan domestik.

“Karena sudah ada beberapa tidak reklamasi yang digunakaan untuk penataan daerah. Baik itu di Batam, Karimun, maupun Tanjungpinang dan daerah lainnya di Kepri,” jelas Gubernur Nurdin.

Lewat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Pemerintah Provinsi Kepri sudah memplot Batam dan Karimun sebagai kawasan kawasan pertambangan strategis. Yakni, pertambangan pasir laut dan timah.

“Penetapan Batam dan Karimun sebagai daerah pertambangan pasir laut dan timah tentunya dengan melihat potensi yang ada sekarang ini. Maka kedua daerah tersebut dimasukkan sebagai daerah pertambangan,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K DPRD Kepri, Iskandarsyah.

Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, Lingga daerah yang memiliki potensi tambang timah tidak dimasukkan dalam rencana daerah strategis tambang. Karena porsi-porsinya dibagi-bagi. Bahkan ada daerah yang ditetapkan wilayah ruang lautnya sebagai daerah konservasi dan peruntukkan bagi budidaya.

“Dengan berbagai pertimbangan, maka kita menetapkan Karimun dan Batam sebagai daerah kawasan strategis pertambangan pasir laut dan timah. Karena untuk mendukung kebutuhan reklamasi daerah-daerah industri,” jelasnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga menjabarkan, keberadaan Perda RZWP3K sangat penting, maka dari itu harus segera dituntaskan. Tentunya lewat regulasi itu nanti, menjadi laluan bagi Pemerintah Daerah untuk memajukan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Langkah ini juga tentunya untuk mendukung visi-misi negara yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Kita ingin potensi yang ada, manfaatnya bisa dirasakkan masyarakat. Tentunya bukan bermaksud untuk merusak lingkungan. Karena pada prinsipnya tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan,” jelasnya lagi.

Masih kata Iskandarsyah, tarik ulurnya pembhasan Ranperda ini, ada beberapa persoalan yang belum clear. Yakni, mengenai adanya sejumlah daerah di Kepri yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Ditegaskannya, melalui Perda RZWP3K ini nanti, tentu akan mempercepat pembangunan ekonomi daerah-daerah industri seperti Batam, Karimun, dan Bintan.

Disebutkannya, didalam regulasi ini nanti, juga akan ditetapkan titik-titik rekalmasi yang akan di lakukan di Kepri. Pada pembahasan pertama disepakati 85 titik reklamasi. Kemudian turun menjadi 42 titik, setelah itu naik menjadi 114 titik. Namun melihat ketatnya persyaratan, maka jumlah final yang disepakati adalah 42 titik.

“Rencana-rencana reklamasi ini, tentunya sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Baik itu untuk industri perkapalan, pariwisata dan kebutuhan pembangunan Pemerintah Daerah,” paparnya.

Ditambahkannnya, Pansus akan menyampaikan pandangan akhir setelah adanya Surat Keterangan Tanggapan Kementerian (SKP). Bahkan sebelum itu, Pemprov Kepri juga harus memberikan penjelasan-penjelasan secara komprehensif mengenai perubahan-perubahan yang dilakukan.

“Kita optimis, Perda RZWP3K ditetapkan di priode yang sekarang ini. Karena ini menyangkut kepentingan strategis daerah,” tutup Iskandarsyah.(jpg)