Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal usai diperiksa di Kejati Kepri, Rabu (10/7). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna memeriksa Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dan Kasubid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Maryamah di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Rabu (10/7).

Kepala Kejari Natuna, Juli Isnur menjelaskan, pemeriksaan tersebut terkait dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun anggaran 2007 hingga 2019 di Pemkab Natuna.

Loading...

Salah satunya di Bagian Umum Sektariat Daerah Natuna. “Dua saksi lagi diperiksa. Kasus ini masih tahap penyelidikan umum,” jelasnya.

Terkait kerugian negara, kata Juli, pihaknya masih menunggu audit keseluruhan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun penyidik memperkirakan, negara mengalami kerugian lebih kurang Rp 300 juta dari beberapa tahun anggaran.

Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal usai diperiksa di Kejati Kepri, Rabu (10/7). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

“Setelah terkumpulnya bukti bukti, maka penyidik akan segera menetapkan tersangka,” ujarnya.

Penyidik juga mendatangi kediaman Maryamah di perumahan Taman Harapan Indah Jalan DI Panjaitan Tanjungpinang, guna mengambil surat dan dokumen penting berupa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Akte Kelahiran dan Ijazah. “Penyidik sedang proses pengumpulan data,” kata Juli.

Sejauh ini, lanjut Juli, penyidik telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan korupsi tersebut. “Kami juga sudah meminta keterangan dua ahli terkait penyelidikan dugaan korupsi ini,” pungkasnya. (odi)

Loading...