Gedung DPRD Kepri. F.Istimewa

PRO PINANG – Paska Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, Edy Sofyan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat suap reklamasi. Panitia Khusus (Pansus) dan Pokja akan menentukan arah kelajutan Ranperda tersebut hari ini, Senin (15/7).

“Memang perlu segera disikapi. Karena persoalan suap reklamasi berkaitan dengan Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri,” ujar Anggota Pansus, Irwansyah, Minggu (14/7).

Legislator Komisi III DPRD Kepri tersebut menjelaskan, Ranperda yang sudah ada memang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Apalagi beberapa waktu lalu, terjadi tarik ulur yang dilakukan Pemko Batam. Menurut Irwansyah, didalam Pokja bukan hanya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) saja. Karena ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri lainnya yang terlibat. Yakni, Dinas Perhubungan, Tata Ruang, dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri.

“Ada dua agenda yang akan dibahas di Graha Kepri besok (hari ini,red). Pertama sikap dari Pemprov Kepri. Kedua sikap pansus tentunya,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut.

Lebih lanjut katanya, Provinsi Kepri termasuk daerah yang terlambat dalam menuntaskan Ranperda RZWP3K. Selain masalah yang terjadi di Batam, juga belum dapatnya Surat Tanggapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ditegaskannya, persoalan-persoalan substansi dalam Ranperda ini harus dievalusi total.

“Karena disini selain kepentingan Pemda juga ada kepentingan investasi daerah,” tegas Irwansyah.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda RZWP3K, Iskandrsyah menilai regulasi tersebut wajib untuk diselesaikan. Karena itu sudah menjadi kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Menyikapi persoalan yang terjadi sekarang ini, Pansus akan melakukan verifikasi kembali mengenai titik rencana reklamasi yang akan diakomodir dalam Perda itu nanti. Berdasarkan rencana sekarang ini, 42 titik tersebut tersebar di Batam, Karimun, Tanjungpinang dan Bintan.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, belum terbitnya Surat Tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) disebabkan oleh perubahan jumlah titik rencana reklamasi dalam RZWP3K, dari 85 saat tanggapan saran, 114 titik perbaikan pertama, dan menjadi 42 titik saat perbaikan akhir.

Kedua adalah masih terdapat, perbedaan antara rencana reklamasi RZWP3K Kepri dengan data yang dimiliki oleh BP Batam. Ketiga menyangkut wacana pembangunan natuna sebagai berada terdepan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah surat tembusan PT. Timah Tbk kepada Gubernur Kepri, terkait dengan IUP PT. Timah yang tidak terakomodir dalam RZWP3K Kepri.

“Adanya permasalah tersebut, KKP memutuskan bahwa dokumen RZWP3K Kepri harus difinal ulangkan di daerah. Selain itu harus dilakukan rapat tanggapan saran ulang di KKP,” jelas Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut.

Masih kata Iskandarsyah, lewat Ranperda RZWP3K itu nanti, Pemerintah Provinsi Kepri sudah memplot Batam dan Karimun sebagai kawasan kawasan pertambangan strategis. Yakni, pertambangan pasir laut dan timah. Dijelaskannya, penetapan Batam dan Karimun sebagai daerah pertambangan pasir laut dan timah tentunya dengan melihat potensi yang ada sekarang ini. Maka kedua daerah tersebut dimasukkan sebagai daerah pertambangan.

Ditanya mengenai Lingga daerah yang memiliki potensi tambang timah, namun tidak dimasukkan dalam rencana daerah strategis tambang? Mengenai hal itu, legislator dapil Karimun tersebut menegaskan, porsi-porsinya sudah dibagi-bagi. Bahkan ada daerah yang ditetapkan wilayah ruang lautnya sebagai daerah konservasi dan peruntukkan bagi budidaya.

“Dengan berbagai pertimbangan, maka kita menetapkan Karimun dan Batam sebagai daerah kawasan strategis pertambangan pasir laut dan timah. Karena untuk mendukung kebutuhan reklamasi daerah-daerah industri,” tutup Iskandarsyah.(jpg)

Daftar Anggota Dewan Dalam Pansus Ranperda RZWP3K
– Iskandarsyah (Ketua) PKS
– Tawarich (Waka) PDI Perjuangan
– Alex Guspenaaldi (Anggota) PAN
– Asmin Patros (Anggota) Golkar
– Raja Bachtiar (Anggota) Golkar
– Joko Nugroho (Anggota) Demokrat
– Sahat Sianturi (Anggota) PDI P
– Rudy Chua (Anggota) Hanura
– Hotman Hutapea (Anggota) Demokrat
– Saproni (Anggota) PDI Perjuangan
– Rocky Marsiano (Anggota) PKB
– Yusrizal (Anggota) Hanura
– Irwansyah (Anggota) PPP
– Taba Iskandar (Anggota) Golkar
– Onward Siahaan (Anggota) Gerindra
Unsur Pimpinan 
– Jumaga Nadeak (Ketua) PDI P
– Riski Faisal (Waka I) Golkar
– Husnizar Hood (Waka II) Demokrat
– Amir Hakim (Waka III) Hanura