Koodinator Wilayah (Korwil) Provinsi Kepri Ikatan Alumni Sungai dan Penyeberangan (IKASDAP) Departemen Perhubungan, Aziz Kasim Djou. F.Istimewa

PRO PINANG – Koodinator Wilayah (Korwil) Provinsi Kepri Ikatan Alumni Sungai dan Penyeberangan (IKASDAP) Departemen Perhubungan, Aziz Kasim Djou menilai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) wajib dituntaskan. Karena lewat regulasi tersebut mengatur pemanfaatan ruang laut Kepri 0-12 mil.

“Penyususan Ranperda tersebut oleh daerah tentunya merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir,”ujar Aziz Kasim Djou, Senin (15/7) di Tanjungpinang.

Ketua Perkumpulan Keluarga Indonesia Timur (Perkit) Tanjungpinang tersebut menegaskan, keberadaan Perda RZWP3K sama pentingnya dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena RTRW mengatur untuk kawasan darat, sedangkan RZWP3K untuk mengelola ruang laut dari 0-12 mil. Pada posisi ini, tentunya memang perlu sinergi antara Pemprov Kepri dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kepri.

“Kepri adalah daerah kepulauan yang terbatas luas daratannya. Sehingga pengembangan pembangunan adalah melalui sistem reklamasi,” jelasnya.

Menurut Aziz, rencana titik reklamasi harus dimatangkan. Baik itu untuk kebutuhan industri, pariwisata, Pemerintah Daerah dan sebagainya. Ditegaskannya, karena ini bersifat rencana, tentunya lokasi yang akan dimasukkan kedalam Ranperda RZWP3K bukan hanya yang memiliki dokumen saja. Tetapi titik yang akan dijadikan lokasi pembangunan kedepan.

“Apakah itu untuk jalan lingkar, pelabuhan, industri, ataupun kebutuhan pariwisata seperti resort dan hotel. Karena RZWP3K berlaku selama 25 tahun,” jelasnya lagi.

Pria yang merupakan Kepala Bidang (Kabid) Pelabuhan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri tersebut menilai, satu-satu regulasi yang dipergunakan untuk mengatur ruang laut adalah RZWP3K nanti. Maka dari itu, jangan sampai ada lokasi yang terlewat untuk dimasukkan sebagai rencana reklamasi.

“Kawasan yang tidak boleh direklamasi adalah daerah yang sudah ditetapkan sebagai konservasi nasional dan daerah. Kalau wilayah budidaya masih ada pengecualian. Karena dengan berlakunya RZWP3K nanti, regulasi yang lama tentu tidak akan dipergunakan lagi. Kunci arah pemanfaatan ruang laut adalah di RZWP3K ini nanti,” tegas Aziz.

Pada pendapatnya, pelaksanaan reklamasi finalnya adalah ditentukan pada studi kelayakan. Gubernur sebagai kepala daerah hanya menerbitkan izin prinsip untuk lokasi yang dimaksud. Ditambahkannya, didalam reklamasi tidak berbicara soal hutan lindung, karena masalah kawasan hutan menjadi kewenangan dari Perda RTRW.

“Kita sarankan persoalaan ini segera didudukkan. Karena menyangkut masa depan Kepri kedepan. Artinya bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan,” tutup Aziz Kasim Djou.

Sementara itu, Anggota Pansus Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri, Irwansyah mengatakan, Pansus masih menunggu sikap dari Pemerintah Provinsi Kepri terkait kelanjutan pembahasan Ranperda ini. Menurut politisi PPP tersebut, Plt Gubernur harus melakukan pembahasan dengan Pokja Ranperda RZWP3K.

“Harus ada sikap yang ditentukan. Karena hari ini (kemarin,red) Sekretaris Pokja meminta penundaan rapat evaluasi pada waktu yang tidak ditentukan,” ujar Irwansyah.(jpg)