Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak,SH F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk tidak menerbitkan surat izin reklamasi di wilayah Provinsi Kepri, sampai tuntasnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri. Menurut Jumaga, persoalan ini tidak ada kaitan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Kita sudah melayangkan surat penghentian izin dan reklamasi pada Gubernur Kepri di bulan November 2018 lalu. Pertimbangannya adalah, pembahasan Ranperda RZWP3K sampai saat ini masih belum tuntas,” ujar Jumaga Nadeak di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa (16/7).

Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, belum disahkannya Ranperda ini, karena belum adanya Surat Keterangan Tanggapan (SKP) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Ditegaskannya, SKP tersebut adalah salah satu syarat yang harus dilengkapi. Karena dengan adanya surat tersebut, DPRD Kepri baru bisa menyelesaikannya.

“Pembentukan Perda ini adalah amanah dari UU. Sehingga tidak boleh di batalkan. Kedudukannya sama penting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRT). Karena kawasan yang dijadikan titik reklamasi harus disesuaikan dengan RTRW yang ada,” jelas Jumaga.

Ditanya mengenai adanya tarik ulur soal titik reklamasi? Jumaga mengatakan, tarik ulur terjadi karena adanya surat Walikota Batam ke KKP yang mengusulkan kawasan Teluk Tering, Batam dikeluarkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Makanya ada perbaikan-perbaikan kembali.

“Sampai saat ini jumlah titik reklamasi juga belum final. Karena tergantung dari petunjuk yang diberikan KKP nanti lewat SKP menteri,” tegas Jumaga.

Ditegaskannya juga, ia akan meminta Pansus untuk membahas secara komprehensif mengenai titik reklamasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) RZWP3K Pemprov Kepri. Disebutkan Jumaga, seharusnya rapat evaluasi sudah dilakukan awal pekan ini. Namun Pemprov meminta ditunda sampai adanya Ketua Pokja baru yang ditunjuk.

“Artinya proses penyusunan Ranperda RZWP3K masih terus berjalan. Bahkan sampai sekarang ini lama tahapan penyusunan sudah berlangsung hampir dua tahun,” tutup Jumaga.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Agus Sukarno menolak untuk membeberkan kepada publik tentang titik reklamasi yang akan diakomodir dalam Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri. Menurut Agus, Pokja akan melakukan evaluasi kembali dengan Pansus.

“Kita menunggu tanggapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terbit. Setelah itu, proses pembahasan dapat dilanjutkan. Karena Plt Gubernur akan menunjuk Ketua Pokja yang baru untuk menyelesaikan Ranperda ini,” ujar Agus singkat, kemarin.

Terpisah, Ketua Pansus Ranperda RZWP3K, Iskandarsyah menilai regulasi tersebut wajib untuk diselesaikan. Karena itu sudah menjadi kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Menyikapi persoalan yang terjadi sekarang ini, Pansus akan melakukan verifikasi kembali mengenai titik rencana reklamasi yang akan diakomodir dalam Perda itu nanti. Berdasarkan rencana sekarang ini, 42 titik tersebut tersebar di Batam, Karimun, Tanjungpinang dan Bintan.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, belum terbitnya Surat Tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) disebabkan oleh perubahan jumlah titik rencana reklamasi dalam RZWP3K, dari 85 saat tanggapan saran, 114 titik perbaikan pertama, dan menjadi 42 titik saat perbaikan akhir.

Kedua adalah masih terdapat, perbedaan antara rencana reklamasi RZWP3K Kepri dengan data yang dimiliki oleh BP Batam. Ketiga menyangkut wacana pembangunan natuna sebagai berada terdepan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah surat tembusan PT Timah Tbk kepada Gubernur Kepri, terkait dengan IUP PT Timah yang tidak terakomodir dalam RZWP3K Kepri.

“Adanya permasalah tersebut, KKP memutuskan bahwa dokumen RZWP3K Kepri harus difinal ulangkan di daerah. Selain itu harus dilakukan rapat tanggapan saran ulang di KKP,” jelas Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut.

Masih kata Iskandarsyah, lewat Ranperda RZWP3K itu nanti, Pemerintah Provinsi Kepri sudah memplot Batam dan Karimun sebagai kawasan kawasan pertambangan strategis. Yakni, pertambangan pasir laut dan timah. Dijelaskannya, penetapan Batam dan Karimun sebagai daerah pertambangan pasir laut dan timah tentunya dengan melihat potensi yang ada sekarang ini. Maka kedua daerah tersebut dimasukkan sebagai daerah pertambangan.

Ditanya mengenai Lingga daerah yang memiliki potensi tambang timah, namun tidak dimasukkan dalam rencana daerah strategis tambang? Mengenai hal itu, legislator dapil Karimun tersebut menegaskan, porsi-porsinya sudah dibagi-bagi. Bahkan ada daerah yang ditetapkan wilayah ruang lautnya sebagai daerah konservasi dan peruntukkan bagi budidaya.

“Dengan berbagai pertimbangan, maka kita menetapkan Karimun dan Batam sebagai daerah kawasan strategis pertambangan pasir laut dan timah. Karena untuk mendukung kebutuhan reklamasi daerah-daerah industri,” tutup Iskandarsyah.(jpg)