Koordinator Bidang Supervisi Pencegahan Korupsi, KPK, Ratna Aida Zulaiha. F.Istimewa

PRO PINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan atensi serius terhadap persoalan piutang Pajak Air Permukaan (PAP) Pemprov Kepri di Adya Tirta Batam (ATB). Pekan depan, lembaga anti rasuah tersebut akan mendudukkan persoalan ini antara Pemprov Kepri, ATB dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Kita sudah mempelajari persoalan, maka akan segera kita dudukkan persoalan ini dengan instasi terkait (ATB dan BP Batam),” ujar Koordinator Bidang Supervisi Pencegahan Korupsi, KPK, Ratna Aida Zulaiha, Selasa (16/7).

Dijelaskannya, pihaknya hanya sebagai fasilitator saja. Karena selain masalah itu, ada juga beberapa persoalan aset di Batam yang belum tuntas. Menurut Aida, pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan tersebut pada 24 Juli 2019 mendatang di Batam. Adapun undangan juga sudah disampaikan ke masing-masing instansi.

Disebutkannya, ada beberapa persoalan yang menjadi atensi pihaknya di Pemprov Kepri adalah mengenai masalah aset tanah yang belum tuntas. Kemudian mengenai pendapatan daerah, baik itu soal Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

“Khusus pada sektor pajak, monev sangat perlu dilakukan. Jangan sampai terjadi kebocoran anggaran yang merugikan bagi daerah,” tegas Aida.

Masih kata Aida, pihaknya terus mendorong Pemerintah Daerah untuk mengelola aset dengan baik. Sehingga aset yang tersedia, turut berkontribusi bagi memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi Pemprov Kepri juga sudah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Aset Daerah.

“Kita ingin ada optimalisasi tentunya dari semua sektor, khusus masalah aset. Sehingga memberikan kontribusi bagi daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri, Reni Yusneli mengatakan piutang PAP ATB terhadap Pemprov Kepri sampai saat ini adalah sebesar Rp24 miliar. Menurutnya, apabila ATB menyelesaikan kewajiban tersebut, maka realisasi PAP akan tercapai target.

“Target kita pada tahun ini adalah sebesar Rp20 miliar. Sedangkan progres sampai semester pertama ini adalah 3,55 persen atau sebesar Rp709 juta,” ujar Reni Yusneli.

Terpisah, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah memberikan aperisasi kepada KPK atas atensi yang diberikan terhadap persoalan PAP ini. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut, ATB memang sudah mengajukan keberatan, bahwa mereka hanya bersedia untuk membayar hutang pokok. Karena kewajiban tersebut sudah diserahkan ke BP Batam.

“Persoalan piutang PAP ini sudah berlangsung lama. Bahkan kita juga sudah menyarankan Pemprov untuk menempuh jalur hukum di pengadilan. Karena ATB enggan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Irwansyah.

Dijelaskannya, terkait PAP ini, Pemprov Kepri sudah menerbitkan dua Peraturan Gubernur (Pergub). Ditegaskannya, Pemprov Kepri sudah melakukan langkah yang benar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Karena tugas dan tanggungjawab wajib pajak adalah membayar pajak.

“Pemprov sudah melakukan berbagai upaya penagihan. Namun sampai saat ini satu rupiahpun belum ada piutang tersebut yang masuk ke kas daerah. Kita berharap dengan adanya campur tangan KPK, persoalan bisa segera dituntaskan,” tegas Mantan Legislator DPRD Batam tersebut.(jpg)