Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua.F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum ditetapkan sampai saat ini. Namun Pemprov Kepri tetap memasukkan retrebusi reklamasi dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retrebusi daerah. Adapun target yang ingin dicapai pada tahun ini adalah sebesar Rp10 miliar.

“Target penerimaan reklamasi adalah Rp10 miliar. Adapun capaian sampai saat ini adalah sebesar Rp2,3 miliar. Kami hanya mencatat jumlah penerimaan saja, sedangkan teknis tentu berada di Organsasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ujar Kepala Badang Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli, kemarin di Tanjungpinang.

Sementara itu. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Perda RZWP3K, Rudy Chua mengaku heran dengan adanya penerimaan dari sektor reklamasi. Padahal sampai saat ini, Perda yang mengatur soal reklamasi masih belum tuntas. Bahkan DPRD Kepri juga sudah mengeluarkan surat supaya penerbitan izin reklamasi di Kepri disetop sampai adanya regulasi resmi.

“Memang kewenangan soal izin reklamasi berada di Provinsi sejak 2016, yakni seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Namun untuk memperkuat Pemprov harus membentuk Perda RZWP3K untuk mengatur tata ruang laut 0-12 mil,” jelas politisi Partai Hanura tersebut.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Masihit mengklaim PTSP sampai saat ini tidak ada mengeluarkan izin reklamasi. Menurutnya, untuk informasi lebih lanjut bisa dikonfirmasikan langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri.

“Kita belum ada mengeluarkan izin reklamasi. Karena kewenangan soal itu belum ada diserahkan ke PTSP,” ujarnya singkat, kemarin.

Sebelum diciduk olek Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Kabid Perikanan Tangkap, DKP Provinsi Kepri, Budi Hartono pernah mengatakan, teknis reklamasi. Menurutnya bagi perusahaan yang telah mengantongi izin lokasi, diwajibkan membayar retrebusi sebesar Rp20 juta per hektar. Kemudian sebelum melaksanakan aktivitas reklamasi juga diwajibkan membayar retrebusi sebesar Rp27,5 juta per hektar.

“Ketentuan retrebusi tersebut mengacu pada Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang retrebusi daerah,” ujar Budi Hartono. (jpg)