Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Ing. Iskandarsyah. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepri, Iskandarsyah menantang Plt Gubernur Kepri, Isdianto untuk menuntaskan persoalan Participating Intrest (PI) Minyak dan Gas (Migas) sebesar 10 persen di Blok Natuna. Menurutnya, Plt Gubernur saat ini seharusnya lebih mengerti tentang persoalan ini.

“Sama-sama kita ketahui, Plt Gubernur Kepri adalah Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri dan Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri. Tentu sangat memahimi situasi dan kondisi kemampuan anggaran daerah,” ujar Iskandarsyah, Kamis (18/7) di Tanjungpinang.

Legislator Komisi II DPRD Kepri yang membidani masalah ekonomi dan keuangan tersebut menegaskan, Provinsi Kepri harus ada lompatan dan lebih berani dalam meningkatkan APBD Kepri untuk masa yang akan datang. Menurutnya, meskipun terjadi peningkatan, namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan kenaikan inflasi pertahun.

“Untuk mewujudkan ini, Plt Gubernur harus melanjutkan perjuangan hak-hak Kepri di pusat. Karena ada dua peluang besar yang tak kunjung didapatkan. Pertama adalah PI Migas dan yang kedua pengelolaan labuh jangkar atau ruang laut 0-12 mil,” tegas Iskandarsyah.

Lebih lanjut katanya, perjuangan sudah dirintis sejak era Gubernur Kepri, HM Sani. Namun kenyataanya sampai saat ini, kesempatan untuk membuat APBD Kepri lebih besar tak kunjung terealisasikan. Sehingga Provinsi Kepri sampai saat ini, tidak mandiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Karena ketergantungan sama pusat masih sangat kuat.

“Kontribusi PAD dalam struktur APBD Kepri adalah sekitar 35 persen. Sisanya bergantung pada dana transfer pusat sebesar 65 persen. Dua tahun kedepan, APBD Kepri harus diatas Rp4 triliun,” jelasnya.

Masih kata Iskandarsyah, Provinsi Kepri adalah daerah kepulauan yang membutuhkan anggaran yang besar untuk mempercepat pembangunan daerah. Baik itu dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberatasan kemiskinan. Pada penilaiannya, jika APBD Kepri tumbuh 2-5 persen, maka sangat sulit.

“Kita tidak perlu takut untuk mendapatkan hak kita sesuai dengan yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang. Karena jika kita memperkuat Kepri sama dengan memperkuat Indonesia. Kepri adalah benteng di gerbang bagian utara Indonesia,” tutup Iskandarsyah.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhan Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Aziz Kasim Djou mengatakan, pekan depan pihaknya akan memberikan penjelasan terkait persoalan teknis pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepri ke Plt Gubernur Kepri, Isdianto. Menurut Aziz, Provinsi Kepri hanya mengambil alih persoalan jasa labuh jangkar di area 0-12 mil.

“Meskipun didalam kawasan 0-12 mil ada jasa lainnya, tetapi itu tetap menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Kita mengambil labuh jangkar sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan pusat ke daerah,” ujar Aziz Kasim Djou, kemarin.(jpg)