Kepala Biro Pelayanan dan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri, Misbardi.F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri, Misbardi mengatakan ada 17 kegiatan senilai Rp34 miliar yang dibatalkan lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri. Menurut Misbardi kegiatan tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

“Secara keseluruhan ada 387 paket senilai Rp423 miliar. Adapun kegiatan yang sudah diajukan ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Kepri adalah 194 paket dengan nilai Rp337 miliar,” ujar Misbardi, Minggu (21/7) di Tanjungpinang.

Disebutkannya, paket tender yang sudah selesai sebanyak 97 dengani pagu anggaran sebesar Rp191 miliar. Sedangkan paket tender yang sedang tayang di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak 45 paket dengan anggaran Rp83 miliar. Sementara itu, paket tender yang belum ditayangkan Pokja ke SPSE ada sebanyak 15 paket dengan nilai Rp11 miliar.

Dijelaskannya, paket tender yang dibatalkan lelangnya disebabkan oleh beberapa persoalan. Pertama adalah sudah dilakukan lelang, tetapi gagal lelang. Kondisi ini terjadi, pertama  adalah tender tersebut tidak ada peminat, kedua ada perusahaan peminat tetapi tidak memenuhi klasifikasi, ketiga waktu yang tersedia tidak memungkin dilakukan proses lelang.

“Khusus kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hari ini (kemarin,red) sudah ada pemenang lelang yang ditetapkan. Artinya, ketika waktu tidak memungkinan, tentu kegiatannya masuk dalam kategori batal lelang,” jelas Misbardi.

Ditegaskannya, kegiatan yang sudah dibatalkan lelangnya dikembalikan ke OPD terkait. Lebih lanjut katanya, bagi tender yang berasal dari DAK, ketika dibatalkan lelang, apabila tetap dipaksakan, konsekuensinya menjadi tanggungan Pemerintah Daerah. Mantan Kepala Biro Umum, Pemprov Kepri tersebut menyangkan lambatnya pengajuan lelang dari Satuan Kerja (Satker) terkait ke ULP.

“Sejak diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Provinsi Kepri, kita sudah mengingatkan sudah segera melengkapi syarat-syarat pengajuan lelang. Namun sampai saat ini, kenyataannya masih banyak kegiatan yang belum diajukan lelang.

“Tentu sayang, apabila ada kegiatan strategis yang dibatalkan. Sementara sampai saat ini, kita tidak ada melakukan penyesuaian anggaran,” papar Misbardi.

Selain itu, Misbardi juga mengatakan, pada pekan lalu, sebanyak 31 paket startegis yang sudah tuntas lelang. Adapun pagu anggarannya sebesar Rp148 miliar. Menurut Misbardi, proyek strategis yang siap lelang jumlahnya sudah mendekati 50 persen. Karena kegiatan strategis dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dituntaskan adalah 76 paket proyek.

“Artinya masih ada 41 paket kegiatan yang harus dikejar disisa waktu yang ada,” sebut Misbardi.

Lebih lanjut katanya, dari data Proyek Strategis melalui anggaran APBD TA 2019 Pemerintah Provinsi Kepri dari 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri, hingga memasuki pertengahan tahun 2019, masih banyak yang belum dilakukan tender atau pelelangan. Secara keseluruhan baru rampung 34,21 persen.

“Data rekapitulasi tender paket strategis Pemprov Kepri TA 2019 melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Kepri hingga tanggal 12 Juli ini, dari 11 OPD dari total 76 paket dengan total anggaran Rp432,3 miliar lebih, baru selesai tender sebanyak 31 paket,”ungkapnya.

Ditambahkannya, kegiatan yang masih dalam proses tender atau lelang ada sebanyak 20 paket, dengan total anggaran sebesar Rp69 miliar lebih. Ditegaskannya, kegiatan strategis memang menjadi atensi bagi pihaknya. Meskipun terlambat, pihaknya optimis semua kegiatan strategis tuntas lelang.

“Kita berharap setiap OPD lebih teliti dalam pengajuan lelang, khususnya untuk masalah administrasi,” tutup Misbardi.(jpg)