Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka.F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Raja Haji, Tanjungpinang, Endri Sanopaka meminta Pemerintah Provinsi Kepri mencabut fasilitas transportasi laut bagi pimpinan DPRD Kepri. Menurutnya, fasilitas tambahan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Baik dalam UU Pemerintah Daerah maupun UU Pemilu menegaskan bahwa Anggota DPRD Kepri berdomisili di Ibu Kota Provinsi,” ujar Endri Sanopaka, Senin (22/7) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, beberapa waktu lalu, Pemerintah juga sudah mencabut fasilitas mobil dinas bagi anggota DPRD Provinsi Kepri maupun Kabupaten/Kota. Hanya unsur pimpinan yang mendapatkan fasilitas mobil dinas. Ditegaskannya, tidak ada dasar bagi pimpinan tentunya untuk mendapatkan fasilitas tambang.

“Tidak ada dalihnya persoalan rentang kendali. Karena ketika melakukan perjalanan dinas antar daerah, semua sudah ada biayanya. Karena jatah mobil dinas hanya berlaku untuk di Ibu Kota Provinsi yang menjadi tempat domisili,” tegas Endri.

Lebih lanjut katanya, dengan adanya fasilitas tambahan ini, tentunya menjadi beban bagi anggaran daerah. Disebutkannya, separuh anggota DPRD Kepri sekarang ini menetap di Batam. Menyiasati hal ini, ia mendesak Pemprov Kepri untuk segera merealisasikan pembangunan rumah dinas bagi dewan.

“Jika terus dibiarkan berlarut, maka akan terus terjadi pemborosan anggaran. Dewan sudah dimanjakan dengan berbagai fasilitas, bagi anggota dewan sudah mendapatkan tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan,” tegas Endri.

Dipaparkannya, tunjangan transportasi yang maksudnya adalah sebagai pengganti dari fasilitas mobil dinas. Kemudian, apabila ada perjalanan antar daerah, tentu biaya yang terjadi menjadi beban bagi masing-masing anggota dewan. Ia berharap untuk priode selanjutnya unsur pimpinan dewan tidak lagi diberikan fasilitas tambahan.

“Semua ada aturan mainnya, pemerintah daerah juga harus tegas. Jangan sampai dewan dimanjakan dengan berbagai fasilitas. Karena mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk menikmati fasilitas,” tutup Endri Sanopaka.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood menuding, adanya transportasi tambahan berupa kapal cepat bagi pimpinan dewan memang menjadi persoalan. Menurut politisi Demokrat tersebut, rapat DPRD Kepri sudah tuntas didalam kapal. Sehingga tidak perlu lagi di Kantor DPRD Kepri.

“Kebanyakan hasil rapat sudah disepakati didalam kapal. Sidang ataupun rapat di Kantor DPRD hanya formalitas saja,” ujar Husnizar, kemarin di Hotel Plaza, Tanjungpinang.

Terpisah, salah satu legislator DPRD Kepri yang enggan namanya dikorankan mengatakan, wacana pembangunan rumah dinas DPRD dan pegawai Pemprov Kepri sudah bergulir lama. Namun alibinya adalah keterbatasan anggaran menjadi penyebab belum terealisasinya rencana tersebut.

“Jika tidak ada keberanian, maka rencana ini akan ditunda terus. Selama ┬áitu juga, anggota dewan akan mendapatkan fasilitas tunjangan perumahan,” ujarnya.(jpg)