Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri masih belum menyetop izin reklamasi, meskipun Peturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri yang mengatur tentang pengelolaan ruang laut belum terbentuk. Plt Gubernur Kepri, Isdianto juga belum berani menentukan sikap terkait persoalan ini.

“Persoalan ini sedang berjalan, tentu kita lihat bagaimana kebijakkan yang terbaik nantinya,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media di Hotel Plaza, Tanjungpinang, Senin (22/7).

Politisi anyar PDI Perjuangan tersebut menegaskan, saat ini ia belum bisa berbicara jauh mengenai persoalan izin reklamasi. Diakuinya, Pemprov Kepri melalui Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri sudah menarik retrebusi reklamasi di tahun berjalan ini.

Ditanya bagaimana kelanjutan Perda RZWP3K? Terkait regulasi itu, Mantan Kepala BP2RD Provinsi Kepri tersebut mengatakan, karena kewajiban tentunya harus dituntaskan. Disinggung apakah sudah ada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) yang ditunjuk, paska ditangkapnya Edy Sofyan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Belum ada menunjuk ketua pokja yang baru. Karena persoalan ini sedang kita evaluasi. Namun karena sudah menjadi tuntutan, tentu harus dituntaskan,” tegas Isdianto.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood membeberkan, bahwa pengesahan Perda RZWP3K sempat gagal pada 2017 lalu. Bahkan pada 2018 tidak perkembangannya. Menurut Husnizar, sepakan sebelum Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Edy Sofyan dijaring oleh KPK, DPRD sudah mengingatkan kenapa Perda ini tidak kunjung tuntas.

“Banyak kepentingan daerah diregulasi itu, bukan hanya soal reklamasi saja, tetapi juga menyangkut pengelolaan ruang laut, yakni jasa labuh jangkar,” ujar Husnizar Hood, kemarin.

Sebelumnya, Kepala BP2RD Provinsi Kepri, Reni Yusneli mengatakan retrebusi reklamasi sudah masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retrebusi daerah. Adapun target yang ingin dicapai pada tahun ini adalah sebesar Rp10 miliar.

“Target penerimaan reklamasi adalah Rp10 miliar. Adapun capaian sampai saat ini adalah sebesar Rp2,3 miliar. Kami hanya mencatat jumlah penerimaan saja, sedangkan teknis tentu berada di Organsasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ujar Reni Yusneli.(jpg)