Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea.F.Istimewa

PRO PINANG – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 sudah dibayang-bayangi defisit anggaran. Menurut Hotman, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) TA 2018 sebesar Rp119 miliar tidak mampu untuk menutup kebutuhan yang ada.

“Memang kita punya Silpa Rp119 miliar, namun ada beberapa kewajiban yang harus kita selesaikan. Sehingga kemampuan yang tersedia tidak mampu memenuhi kewajiban yang harus dituntaskan,” ujar Hotman, Selasa (23/7) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ada Rp30 miliar yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga. Karena program tersebut sudah berjalan pada TA 2018 lalu. Kemudian Pemprov Kepri juga harus mengembalikan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Provinsi, Tanjungpinang sebesar Rp29 miliar.

“Jika dilihat angkanya memang ada sebesar Rp60 miliar yang masih bisa dipangkai. Namun jumlah tersebut masih sebatas angka. Karena anggarannya belum terlihat,” papar Hotman.

Lebih lanjut katanya, target pendapatan yang belum terealisasi sampai sekarang yakni labuh jangkar Rp60 miliar, pajak air permukaan PT ATB sebesar Rp 19 miliar, Perda Tata Ruang Rp7 miliar, dan Badan Usaha Pelabuhan Rp 8 miliar. Ditegaskannya, jika target tersebut dapat diwujudkan, keuangan daerah terhindar dari defisit anggaran.

“Pendapatan dari sektor labuh jangkar sudah berulang kali ditargetkan, namun tidak terealisasi,” tegas Hotman.

Ketua DPD Partai Demokrat Batam tersebut menambahkan, hanya ada dua siasat untuk mencegah terjadinya defisit APBD Kepri TA 2019. Pertama adalah dengan cara meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan yang kedua adalah melakukan kebijakan rasionalisasi anggaran.

“Saat rapat bersama TAPD, kita mendapatkan penjelasan dari Kepala BP2RD Kepri ada tambahan given pajak rokok dari Pemerintah Pusat. Namun berapa jumlahnya masih belum pasti,” tutup Hotman.

Sementara itu, Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri, Misbardi mengatakan ada 17 kegiatan senilai Rp34 miliar yang dibatalkan lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri. Menurut Misbardi kegiatan tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

“Secara keseluruhan ada 387 paket senilai Rp423 miliar. Adapun kegiatan yang sudah diajukan ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Kepri adalah 194 paket dengan nilai Rp337 miliar,” ujar Misbardi.

Disebutkannya, paket tender yang sudah selesai sebanyak 97 dengani pagu anggaran sebesar Rp191 miliar. Sedangkan paket tender yang sedang tayang di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak 45 paket dengan anggaran Rp83 miliar. Sementara itu, paket tender yang belum ditayangkan Pokja ke SPSE ada sebanyak 15 paket dengan nilai Rp11 miliar.

Dijelaskannya, paket tender yang dibatalkan lelangnya disebabkan oleh beberapa persoalan. Pertama adalah sudah dilakukan lelang, tetapi gagal lelang. Kondisi ini terjadi, pertama  adalah tender tersebut tidak ada peminat, kedua ada perusahaan peminat tetapi tidak memenuhi klasifikasi, ketiga waktu yang tersedia tidak memungkin dilakukan proses lelang. Kemudian yang keempat bisa terjadi karena kebijakan rasionalisasi anggaran.

“Khusus kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) hari ini (kemarin,red) sudah ada pemenang lelang yang ditetapkan. Artinya, ketika waktu tidak memungkinan, tentu kegiatannya masuk dalam kategori batal lelang,” jelas Misbardi.(jpg)