Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen saat penggeledahan di Dishub, DLHK dan Dinas ESDM Kepri, Selasa (23/7). F.Yusnadi Nazar/ Batam Pos

PRO PINANG – Suap Izin Reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun semakin menggurita. Karena melibatkan banyak pejabat yang harus berhadapan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah meminta pejabat Pemprov Kepri kooperatif dan membantu KPK dalam menuntaskan proses hukum perkara ini.

“KPK terus mendalami perkara suap izin reklamasi dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Hari ini (kemarin,red) penyidik sudah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Tanjungpinang, Batam, dan Karimun,” ujar Febri Diansyah, Selasa (23/7).

Mantan Aktivits  Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut juga menegaskan, untuk mendalami persoalan ini, KPK juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan saksi besok (hari ini,red). Menurutnya, diantara jumlah tersebut adalah pejabat di lingkungan Pemprov Kepri dan pihak swasta.

“Tentunya kita minta kerjasama dari pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini. Sehingga proses hukum bisa berjalan dengan baik,” tegas Febri.

Dari informasi yang dapat di lapangan, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri yang akan diperiksa oleh penyidik lembaga anti rasuah tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahaan (PUPP) Abu Bakar, Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Syamsuardi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Nilwan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jamhur Ismail, dan Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Hendry Kurniadi.

Selain itu, KPK juga akan mendalami pemeriksaan terhadap Kepala Sub Bagian (Kasub) Transportasi dan Akomodasi, Biro Umum Provinsi Kepri, Juniarto. Nama tersebut adalah merupakan salah satu orang kepercayaan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sewaktu duduk sebagai Bupati Karimun. Sehingga ketika Nurdin Basirun naik takhta, ia turut diboyong ke Pemprov Kepri.

“Ya, benar hari ini KPK lakukan penggeledahan, dan mengambil beberapa dokumen. Itu tak apa, mereka mau melengkapi proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Kadishub Kepri, Jamhur Ismail, kemarin.

Mantan Perwaira TNI AD tersebut mengatakan, KPK sudah mengantar undangan untuk dapat hadir besok sebagai saksi terkait kasus dugaan suap reklamasi Tanjungpiayu, yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

“Saya kan besok diundang KPK sebagai saksi terkait Pak Nurdin. Dan Pemeriksaannya dijadwalkan di Polresta Batam,” papar Jamhur.(jpg)