Legislator Komisi IV DPRD Kepri, Yusrizal. F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Legislator Komisi IV DPRD Kepri, Yusrizal mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri melalui Inspektorat Daerah harus memperketat pengawasan terhadap proses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama untuk sekolah-sekolah swasta. Hal ini dilakukan karena selama ini penyaluran BOS untuk sekolah swasta tidak tepat sasaran.

“Kehadiran dana BOS bagi sekolah swasta esensinya adalah untuk membantu meringankan uang sekolah setiap pelajar atau mengurangi beban biaya bagi orang tua,” ujar Yusrizal, Rabu (24/7) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, ada sejumlah sekolah swasta di Batam, meskipun sudah mendapatkan suntikkan dana BOS, tetapi masih menerapkan biaya sekolah yang tinggi. Padahal mereka sudah mendapatkan dana BOS yang besarannya dihitung persiswa.

“Pada posisi ini, kita minta Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dinas Pendidikan juga harus turut bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan,” tegas Yusrizal.

Menurut Yusrizal, setiap kebijakan termasuk BOS memiliki sisi positif dan negatif. BOS baik untuk mempercepat proses wajib belajar bagi siswa, tapi kemudian muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab, terutama dari sekolah swasta yang “memanfaatkan” BOS.

Ia juga menilai pengawasan dari dinas pendidikan daerah mesti perlu ditingkatkan untuk memilah sekolah yang memang membutuhkan bantuan dan mana sekolah yang hanya memanfaatkan dana bos untuk kepentingan pribadi.

“Ada baiknya sekolah-sekolah swasta yang tidak memanfaatkan dana BOS ini dengan semestinya, dihentikan penyalurannya,” tegas Yusrizal.

Ditambahkannya, di SMA/SMK Negeri juga perlu diperketat pengawasan. Karena selain mendapatkan BOS, setiap sekolah juga memungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Sehingga perlu ada penjelasan, jangan sampai tumpang tindih kebijakkan.

“Jika ada nomenklaturnya tentu tidak menjadi persoalan. Karena kita membuat kebijakkan harus sesuai dengan regulasi yang ditetapkan,” tutup Yusrizal.

Bebeberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri, Muhammad Dali mengatakan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2019 sudah diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Menurut Dali, kesalahan teknis karena disebabkan data-data sekolah penerima BOS tidak masuk dalam entri keuangan daerah.

“Mekanisme lain yang mengatur itu adalah melalui Perkada. Dan pencairan dana BOS sudah dilakukan,” ujar Dali.

Mantan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri tersebut menjelaskan, dana BOS sebesar Rp87 miliar tersebut adalah diperuntukan bagi seluruh sekolah SMA/SMK yang menjadi tanggungjawab Pemprov Kepri melalui Disdik Kepri.(jpg)