Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BAP) Pemprov Kepri, Aries Fhariandi.F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri, Misbardi mengatakan sejumlah proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2019 sudah pasti dibatalkan. Kebijakkan tersebut dilakukan untuk menghindari menjadi beban anggaran daerah.

“Kegiatan yang dibatalkan ada dibeberapa Satuan Kerja (Satker) Kementerian. Jumlahnya sekitar Rp4 miliar,” ujar Misbardi, Rabu (24/7) di Tanjungpinang.

Disebutkannya, kegiatan-kegiatan DAK yang sudah pasti dibatalkan adalah pengadaan peralatan, pembangunan kantor pengawas perikanan di Anambas yang satkernya berada di Perikanan. Kemudian ada juga di pertanian dan lingkungan hidup. Menurut Misbardi, keputusan dibatalkan lelang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.

“Ada sudah dilelang, dibatalkan karena tidak sesuai dengan pagu anggaran. Persoalan ini terjadi, perencaan dibuat pada 2016 lalu, tetapi pengadaanya baru dilaksanakan pada tahun ini. Sehingga terjadi perbedaan harga,” jelas Misbardi.

Mantan Kepala Biro Umum Pemprov Kepri tersebut juga mengatakan, sedangkan kegiatan DAK yang dibatalkan tidak melalui proses lelang disebabkan waktu untuk pelaksanaan tidak memungkin. Karena pada 21 Juli 2019 lalu, seharusnya kegiatan DAK sudah ada pemenang yang ditetapkan.

“Namun ada Satker yang mengajukan sepekan sebelum tenggat waktu tersebut. Makanya di tolak oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Kepri,” tegas Misbardi.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Aries Fhariandi mengatakan, pada triwulan II tahun 2019, progres penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Provinsi Kepri sudah sangat signifikan. Dijelaskannya, kinerja DAK se-Provinsi Kepri sejak tahun 2017 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah pagu DAK yang diterima Pemprov Kepri dan Kabupaten/Kota. Disebutkannya, pada tahun 2018 sebesar Rp1.560.716.165.000,- atau meningkat sebesar 12 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.397.198.180.000.

“Sedangkan pada tahun 2019 pagu DAK di se-Kepri adalah sebesar Rp.1.935.299.808.000,- atau meningkat sebesar 24 persen dibandingkan tahun 2018,” jelas Aries.

Menurut pria yang akrab disapa Ujeng tersebut, DAK berkontribusi sangat penting dalam pembangunan di Kepri. Pada tahun 2018 melalaui DAK telah terbangun jalan sepanjang 53,88 km, pembangunan 21 lokasi air minum bersih, 53 lokasi sanitasi. Selain itu ada juga berupa infrastruktur pendidikan, yakni sebanyak 39 ruang kelas baru untuk SMK/SMA, 19 unit laboratorium, 29 ruang kelas baru SMP, dua perpustakaan SMP, 76 ruang kelas baru SD, 109 rumah dinas, dan tiga asrama siswa.

“Dibidang kelautan adalah 17 kapal ikan untuk nelayan, tiga pos jaga, pembuatan tambatan perahu di tiga desa, pembangunan PLTS di enam desa, dan pembangunan 14 puskesmas,” jelasnya lagi.

Disebutkannya, dari hasil evaluasi pada riwulan I Tahun 2019, penyaluran DAK Fisik se-Kepri masih dalam proses persiapan pengajuan. Pemerintah Daerah atau Bidang Pelaksana DAK masih mempersiapkan persyaratan pengajuan penyaluran seperti Daftar Kontrak Kegiatan dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun 2018 yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Batas akhir pengajuan penyaluran Tahap I Tahun 2019 adalah tanggal 22 Juli 2019. Tentu DAK yang sudah ada dioptimalkan, untuk kepentingan pembangunan daerah. Nanti akan kita evaluasi progres tahap I,” tegas Aries.(jpg)