Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto : Dery Ridwanysah / JawaPos.com

PRO PINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak aset Pemerintah Daerah (Pemda) yang dikuasi oleh individu. Baik itu berupa bangunan maupun tanah. Atas dasar itu, KPK mendorong penuntaskan persoalan aset secepat mungkin.

“Dalam kegiatan rekonsiliasi permasalahan aset daerah antara Pemprov Kepri, Pemkot Batam, Pemkot Tanjungpinang, Pemkab Bintan dan Pemkab Karimun ditemukan beberapa persoalan,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam siaran persnya, Kamis (25/7).

Disebutkannya, persoalan yang terjadi adalah proses hibah/serah terima aset antar pemda yang belum clear. Kemudian ada juga disebabkan permasalahan double pencatatan/klaim aset antar pemerintah daerah. Berikutnya permasalahan Aset Daerah yang masih dikuasai pihak lain yang tidak berhak (perorangan, masyarakat).

“Terkait dengan double pencatatan/klaim, pemprov riau mencatat terdapat 15 Aset dengan nilai perolehan sebesar Rp22,16 miliar berupa tanah dan bangunan yang juga tercatat di Pemkab Bintan, Pemkot Batam atau Pemkot Tanjungpinang,” jelas Febri.

Masih kata Febri, aset tersebut adalah tanah perumahan di Belakang Padang dua (2) persil dengan luas sekitar 800m2, tanah bangunan di Kartini dua (2) persil dengan luas total sekitar 9500 m2, tanah bangunan di Jalan Merdeka 3256 m2. Selain itu ada juga tanah bangunan di Jalan Tugu Pahlawan 1950 m2 dan di Barek Motor 525 m2, tanah bangunan di Jalan Riau, 3 persil total 1.600 m2, dan tanah bangunan di Desa Kawal 3.000 m2 dan Sultan Mahmud 7.690m2.

Menurut Febri, dalam pertemuan ini telah disepakati tindak lanjut penyelesaian aset melalui proses hibah dari Pemprov ke Pemkot Batam dan Tanjungpinang terhadap aset-aset yang sudah dimanfaatkan oleh Batam dan Tanjungpinang sesuai dengan prosedur dan peraturan. Berikutnya proses hibah dari Pemkab Bintan ke Pemprov Kepri dan Pemkot Tanjungpinang dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

“Dilakukan kembali pencatatan,valuasi,pengukuran maupun pencocokan data-data aset yang berbeda antar pemda dalam rangka pelaksanaan proses hibah yang clear dan clean,” jelasnya lagi.

Mantan Akktivitas ICW tersebut juga mengatakan, mekanisme lainnya adalah terhadap aset yang masih ada tarik menarik antar pemda karena nilainya yang strategis akan dilakukan pembahasan lebih intens dengan penetapan target penyelesaian 1 bulan hingga akhir tahun, dengan prinsip tidak merugikan kedua belah pihak.

Selanjutnya, terkait dengan permasalahan penguasaan aset pemprov oleh masyarakat,perorangan sebanyak 7 persil denga total luas hampir 900.000m2 dan total harga perolehan sekitar Rp46,73 miliar dilakukan secara persuasif dan juga melibatkan Asdatun Kejati. Demikian juga permasalahan penguasaan aset Bintan maupunTanjungpinang oleh pihak lain yang tidak berhak, diperlakukan sama seperti Pemprov Riau.

Disebutkannya juga, tidak hanya antar Pemerintah Daerah, KPK juga mendorong penyelesaian masalah aset antara Pemerintah Daerah dengan BUMN yaitu PT. Timah dan dengan BP. Batam sebagai Badan yang diberi wewenang melakukan pengusahaan di Batam.

Dikatakan Febri, dalam pertemuan tersebut pembahasan dilakukan untuk beberapa masalah yang dihadapi saat ini. Karena masih terdapatnya aset Pemkab Karimun hasil perolehan hibah dari PT. Tambang Timah yg proses hibahnya tidak sempurna. Terdapatnya perubahan kebijakan terkait pengamanan aset di PT.Timah sebagai efek dari bergabungnya perusahaan Tambang dalam satu holding (PT. INALUM). Terdapatnya perbedaan data luasan aset hibah PT Timah yang tercatat di Pemkab Karimun dengan yang tercatat di PT Timah.

“Dengan jumlah aset 4 titik berbentuk eks kantor bupati, kantor DPRD, TK dan SD Negeri dan total luas lebih dari 60.000m2 serta nilai aset (perolehan) hampir Rp10 Miliar, pertemuan menghasilkan beberapa kesepakatan,” papar Febri.

Kesepakatan tersebut adalah akan dilakukan pengukuran ulang terhadap empat aset yang tercatat luasan tanah dan bangunannya berbeda antara pemkab Karimun dan PT. Timah dengan target selesai 2 Agustus 2019 Proses hibah masa lalu yg dilakukan oleh PT Timah diakui terjadi , berikut kedua belah pihak akan menyempurnakan proses hibah yang belum sempurna tersebut disesuaikan dengan peraturan BUMN terbaru.

Kemudian, mengenai isi Berita acara hibah sebelumnya terkait luasan tanah dan atau bangunan yang dihibahkan disepakati oleh keduabelah pihak. KPK akan berkoordinasi denga Kementerian BUMN terkait permasalahan hibah BUMN kepada pemda di masa lalu yg tdk sempurna dikaitkan dengan peraturan BUMN terbaru dalam hal larangan hibahaktiva tetap kepada pihak ketiga.

Hibah Aset Atensi KPK

Selain persoalan diatas,  pada kegiatan kedua dilaksanakan antara Pemprov Kepri, Pemkot Batam dan BP. Batam di Kantor Pusat BP. Batam yang dihadiri oleh Sekretaris Provinsi, Inspektur Provinsi, Sekda Kota Batam, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam dan pejabat terkait lainnya di lingkungan Pemprov Kepri, Pemkot Batam dan BP Batam. Pembahasan yang dilakukan terkait Progress hibah aset dari BP Batam kepada Pemprov Kepri dan Pemkot Batam berikut legalitas dari aset-aset yang sudah dan akan dihibahkan.

“Pembahasan dengan Pemprov Kepri fokus pada permohonan terhadap tiga (3) jenis aset meliputi 42 item bangunan (rumah dinas, kantor, arsip kantor, kantor Graha Kepri, terminal vvip, 26 SMA/SMK/SLB negeri Batam, dan Pusat layanan autis), pelabuhan ex Vietnam di Sijantung serta alat transportasi speedboat,” ujar Febri.

Sementara pembahasan dengan Pemkot Batam fokus kepada enam (6) tahap permohonan hibah Pemkot Batam kepada BP Batam yang meliputi aset tanah dan bangunan fasilitas umum dan perekonomian (9 item dengan nilai perolehan Rp197 miliar pada tahap 1). Aset fasilitas umum dan rumah dinas (27 item, nilai berkisar Rp 1,6triliun pada tahap 2). Aset 1.000 ruas jalan(tahap 3), aset fasilitas umum, perekonomian, kantor (17 item, tahap 4); tanah dan banguna kantor dan gedung serta tanah perumahan pegawai (3 item, tahap 5);serta tempat pemakaman umum (16 item, tahap 6).

Menurut Febri, setelah pertemuan dihasilkan bahwa BP Batam sudah menyelesaikan sebagian permohonan hibah dari Pemkot Batam, terutama untuk tahap 1, penyelesaian administrasi untuk tahap 2 dan penyesuaian data BMN (jalan) untuk tahap 3. Permohonan tahap 4 sampai 6 belum diusulkan ke Menteri Keuangan dan perlu lebih dahulu dibahas dalam Rapat Dewan Kawasan.

“Terkait tiga (3) jenis aset yang dimohonkan Pemprov Riau, pada prinsipnya BP Batam menyetujui dan sedang menyiapkan dokumen kelengkapannya. Pemprov juga masih harus menyiapkan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sehingga proses hibah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegas Febri.

Bagi percepatan permohonan hibah tahap 4 sampai 6 akan ditindaklanjuti oleh Pemkot Batam dengan bersurat kepada Dewan Kawasan. Beberapa masalah fasos dan fasum yang diserahkan oleh Pengembang kepada Pemkot tanpa dokumen lengkap, akan ditindaklanjuti oleh BP Batam dalam bentuk pemecahan PL (penetapan lokasi) dari pengembang dan menyerahkan PL nya kepada pemkot.

Ditambahkannya, terkait aset tanah dan bangunan SMA/SMK/SLB yang sebelumnya PL nya ada di Pemkot, karena peraturan perundangan tentang pelimpahan wewenang ke Pemprov, aset kemudian sudah dialihkan pemkot ke pemprov, BP Batam akan melakukan penyesuaian terhadap pengalihan PL dari Pemkot ke Pemprov.

Dalam kegiatan ini KPK dengan kesepakatan pemerintah daerah yang terlibat, PT Timah dan BP Batam menetapkan tenggat waktu penyelesaian masing-masing rencana aksi dan akan memantau
penyelesaiannya.

“KPK juga tetap memberikan komitmennya dalam Pencegahan Korupsi di Daerah dan terus berupaya untuk mendorong manajemen pengelolaan aset sehingga tidak dikuasai pihak lain yang tidak berhak dan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Febri Diansyah.(jpg)