Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi. F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi mengatakan untuk menuntaskan persoalan reklamasi paska tambang, pihaknya tengah menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub). Menurutnya, regulasi tersebut dibutuhkan bagi penunjukan pelaksana kegiatan.

“Kita sudah menyurati 31 perusahaan dari 34 yang terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ada tiga perusahaan yang sedang melakukan kegiatan paska tambang saat ini, sehingga tidak perlu disurati” ujar Hendri Kurniadi, Kamis (25/7) di Tanjungpinang.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Tri Panorama Setia (Bintan) sebagai pemegang IUP Pasir Darat. Kemudian PT Alam Indah Purnama Panjang (Tanjungpinang), dan PT Antam Resourcindo (Tanjungpinang) adalah yang bergerak di bidang pertambangan bauksit. Lebih lanjut katanya, selain perusahaan tersebut, ada empat perusahaan lainnya yang sudah datang berkomunikasi.

“Keempat perusahaan ini adalah PT Bina Dompak Indah (Bintan), PT Gunung Sion (Bintan), PT Impian Cipta Bisa Sukses (Lingga), dan PT. Bukit Merah Indah (Karimun). Mereka sedang mempertimbangkan untuk melakukan reklamasi paska tambang, apakah dilakukan sendiri atau penunjuk pihak lain,” jelas Hendri Kurniadi.

Mantan Kasubag Penghubung, Biro Humas dan Protokol tersebut juga mengatakan, apabila Pergub sudah terbit. Sementara pihak perusahaan terkait belum ada melakukan koordinasi dan komunikasi, maka kebijakaannya adalah Pemprov Kepri melalui ESDM Provinsi Kepri akan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan paska tambang.

Ditanya apakah Dana Jaminan Reklamasi Paska Tambang (DJPL) yang dititipkan di bank pemerintah berbunga atau tidak? Mengenai hal itu, Hendri menegaskan bahwa uang tersebut adalah milik perusahaan. Sehingga apabila berbunga, peruntukkannya tetap untuk kegiatan reklamasi paska tambang.

“Karena untuk pencairan dana tersebut harus ditandatangai dua belah pihak (Pemprov dan Perusahaan). Anggaran yang dicairkan dihitung berdasarkan tingkat kegiatan,” tegas Hendri.

Terpisah Legislator Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan memberikan peringatan keras ke Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal dana reklamasi paska tambang yang sekarang dihandle Pemerintah Provinsi Kepri. Ia mengingatkan untuk tidak sembarang dalam persetujuan pelaksanaan reklamasi bekas tambang.

“Selain menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan dana reklamasi paska tambang juga mendapatkan perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Onward Siahaan, kemarin.

Politisi Partai Gerindra Kepri tersebut menegaskan, pada saat pembahasan dengan ESDM Kepri beberapa waktu lalu, pihaknga juga sudah mengingat dua hal penting. Pertama adalah menggesa proses pemindahan dana reklamasi paska tambang yang ada di Bank Daerah Kabupaten/Kota ke Bank Pemerintah. Karena informasinya masih ada persoalan di Tanjungpinang.

“KPK sudah memberikan rambu-rambunya. Proses pemindahan harus tuntas, dan proses kegiatan harus berjalan di tahun ini,” tegas Onward.(jpg)