Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Sahat Sianturi. F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Sahat Sianturi menolak bicara terkait pemeriksaan yang dijalani Wakil Ketua Pansus, Iskandarsyah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pendalaman perkara suap izin reklamasi yang menjerat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

“Saya sedang rapat, nanti saya hubungi,” ujar Sahat Sianturi singkat ketika ditanya soal pemeriksaan tersebut, Jumat (26/7).

Belum lama ini, di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan, belum disahkannya Ranperda ini, karena belum adanya Surat Keterangan Tanggapan (SKP) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Ditegaskannya, SKP tersebut adalah salah satu syarat yang harus dilengkapi. Karena dengan adanya surat tersebut, DPRD Kepri baru bisa menyelesaikannya.

“Pembentukan Perda ini adalah amanah dari UU. Sehingga tidak boleh di batalkan. Kedudukannya sama penting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRT). Karena kawasan yang dijadikan titik reklamasi harus disesuaikan dengan RTRW yang ada,” jelas Sahat.

Ditanya mengenai adanya tarik ulur soal titik reklamasi? Menurut Sahat, tarik ulur terjadi karena adanya surat Walikota Batam ke KKP yang mengusulkan kawasan Teluk Tering, Batam dikeluarkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Makanya ada perbaikan-perbaikan kembali.

“Sampai saat ini jumlah titik reklamasi juga belum final. Karena tergantung dari petunjuk yang diberikan KKP nanti lewat SKP menteri,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Kepri, Isdianto sampai saat ini belum menentukan sikap terkait nasib Ranperda RZWP3K. Menurut Isdianto, pihaknya juga belum menunjuk Ketua Kelompok Kerja (Pokja) yang baru pengganti Edy Sofyan yang sudah ditetapkan tersangka.

“Proses hukum sedang berjalan, bagaimana keputusannya tentu kita ingin yang terbaik. Kesimpulannya tentu rapatkan bersama,” ujar Isdianto di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Ditanya apakah terjadi gangguan roda pemerintahan, karena banyak pejabat Pemprov Kepri yang harus menjadi saksi dihadapan penyidik KPK? Mengenai hal itu, Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri tersebut mengklaim roda pemerintahan berjalan dengan baik.

“Kita juga akan melakukan treatmen hukum tentunya, yakni dengan melibatkan Polda Kepri dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri,” tegas Isdianto.(jpg)