Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua.F.Istimewa

PRO PINANG – Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mendesak Plt Gubernur untuk menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri sebagai Pengacara Negara dan segera melakukan upaya hukum terhadap piutang Pajak Air Permukaa (PAP) di Adya Tirta Batam. Karena piutang tersebut memberikan pengaruh pada struktur keuangan daerah.

“Masalah ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lantas Pemprov Kepri tidak ada melakukan kebijakan yang tegas sampai saat ini,” ujar Rudy Chuar, kemarin di Tanjungpinang.

Menurutnya, jalan terbaik untuk menuntaskan persoalan ini adalah melalui jalur hukum. Ditegaskan Rudy, jika memang ATB merasa keengganan untuk membayar PAP tersebut sudah benar, mereka tentu juga bisa melakukan perlawanan secara hukum. Ditegaskan Rudy, sekarang ini adalah saat yang tepat bagi Pemprov untuk menurunkan pengacara negara.

“Masalah ini sudah berlangsung lama. ATB adalah perusahaan, tentu juga harus mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan,” tegas politisi Partai Hanura tersebut.

Masih kata Rudy, beberapa waktu lalu ada pengajuan keberatan dari ATB terkait hutang PAP sebesar Rp38 miliar ke Pemprov Kepri. Mengenai masalah ini, sejumlah Anggota Komisi II DPRD Kepri sudah mendesak Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menolak permohonan keberatan tersebut.

“ATB tidak pernah transparan soal keuntungan perusahaan. Gubernur juga tidak bisa sembarangan mengambil kebijakan terkait permohonan keberatan ATB. Kecuali perusahaan tersebut mengalami kerugian atau dalam kondisi kritis keuangannya,” tegas Rudy Chua.

Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 sudah dibayang-bayangi defisit anggaran. Menurut Hotman, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) TA 2018 sebesar Rp119 miliar tidak mampu untuk menutup kebutuhan yang ada.

Lebih lanjut katanya, target pendapatan yang belum terealisasi sampai sekarang yakni labuh jangkar Rp60 miliar, pajak air permukaan PT ATB sebesar Rp 19 miliar, Perda Tata Ruang Rp7 miliar, dan Badan Usaha Pelabuhan Rp 8 miliar. Ditegaskannya, jika target tersebut dapat diwujudkan, keuangan daerah terhindar dari defisit anggaran.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kepri, Mirza Bachtiar mengatakan meskipun sudah difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait piutang Pajak Air Permukaan (PAP) Pemprov Kepri di Adya Tirta Batam (ATB), perusahaan tersebut menolak untuk memenuhi tuntan Pemprov Kepri. Menyikapi hal ini, Pemprov Kepri meminta dukungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

“Belum ada kesepakatan yang didapat. KPK menyarankan penagihan melalui Datun Kejaksaan Tinggi (Kejati) atau meminta bantuan KPKNL untuk menyelamatkan piutang tersebut,” ujar Mirza Bachtiar, Jumat (26/7) di Tanjungpinang.

Menurut Mirza, apabila persoalan tidak tuntas pada tahun ini, maka akan mempengaruhi struktur keuangan daerah. Karena Pemprov Kepri sudah memasukkan piutang tersebut dalam target pendapatan daerah. Ditegaskan Mirza, Pemprov melakukan penagihan sesuai dengan kewenangan. Karena adanya peralihan pengelolaan PAK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

“Kita melakukan penagihan sudah sesuai dengan prosedur. Tentu kewajiban wajib pajak adalah membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada,” tegas Mirza.(jpg)