Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi. F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Sebanyak 8.932 Hektar (ha) lahan di empat kabupaten/kota di Provinsi Kepri menunggu dilakukan reklamasi paska tambang. Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi mengatakan, pihaknya masih menunggu jawaban puluhan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah wajib melakukan reklamasi paska tambang.

“Memang kita sudah mengambil alih Dana Jaminan Reklamasi Paska Tambang dari Kabupaten/Kota ke Provinsi Kepri. Dana sebesar Rp233 sudah dipindahkan dari Cq Walikota/Bupati ke Cq Gubernur. Saat ini sudah di bank pemerintah ,” ujar Hendri Kurniadi, Minggu (28/7).

Disebutkan Hendry, di empat kabupaten/kota ada 8.932,11 ha yang wajib dilakukan reklamasi paska tambang. Pertama di Bintan seluas 2.312,3 ha yang komoditasnya terdiri dari granit, bauksit, dan pasir darat. Berikutnya adalah  Lingga dengan luas  3.477,3 ha bauksit dan pasir darat.

“Sementara itu di Natuna ada 10 ha yang sudah dipergunakan untuk pertambangan pasir kuarsa. Sedangkan di Tanjungpinang terdapat 2.945,51 ha semuanya pertambangan bauksit,” ungkap Hendri.

Dijelaskan Hendry, perusahaan yang wajib melakukan kegiatan reklamasi paska tambang adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sudah habis masa berlakunya. Menurut Hendry, ESDM Provinsi Kepri sudah menyurati 31 perusahaan dari 34. Namun sampai saat ini hanya ada empat perusahaan yang sudah datang berkomunikasi dan berkoordinasi.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Bina Dompak Indah (Bintan), PT Gunung Sion (Bintan), PT Impian Cipta Bisa Sukses (Lingga), dan PT Bukit Merah Indah (Karimun). Mereka sedang mempertimbangkan untuk melakukan reklamasi paska tambang, apakah dilakukan sendiri atau penunjuk pihak lain.

“Kegiatan paska tambang ini, perusahaan terkait bisa melakukan sendiri atau dapat menggunakan jasa pihak lain,” jelas Hendri.

Lebih lanjut katanya, selain itu saat ini juga ada tiga perusahaan yang sudah terdata sedang melakukan reklamasi paska tambang. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Tri Panorama Setia (Bintan) sebagai pemegang IUP Pasir Darat. Kemudian PT Alam Indah Purnama Panjang (Tanjungpinang), dan PT Antam Resourcindo (Tanjungpinang) adalah yang bergerak di bidang pertambangan bauksit.

Mantan Kasubag Penghubungan, Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri tersebut menegaskan, untuk menuntaskan persoalan reklamasi paska tambang, pihaknya tengah menunggu terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub). Menurutnya, regulasi tersebut dibutuhkan bagi penunjukan pelaksana kegiatan.

Ditanya apakah Dana Jaminan Reklamasi Paska Tambang yang dititipkan di bank pemerintah berbunga atau tidak? Mengenai hal itu, Hendry menegaskan bahwa uang tersebut adalah milik perusahaan. Sehingga apabila berbunga, peruntukkannya tetap untuk kegiatan reklamasi paska tambang.

“Karena untuk pencairan dana tersebut harus ditandatangai dua belah pihak (Pemprov dan Perusahaan). Anggaran yang dicairkan dihitung berdasarkan tingkat kegiatan,” tegas Hendri.

Terpisah Legislator Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan memberikan peringatan keras ke Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal dana reklamasi paska tambang yang sekarang dihandle Pemerintah Provinsi Kepri. Ia mengingatkan untuk tidak sembarang dalam persetujuan pelaksanaan reklamasi bekas tambang.

“Selain menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalan dana reklamasi paska tambang juga mendapatkan perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Onward Siahaan, kemarin

Politisi Partai Gerindra Kepri tersebut menegaskan, pada saat pembahasan dengan ESDM Kepri beberapa waktu lalu, pihaknga juga sudah mengingat dua hal penting. Pertama adalah menggesa proses pemindahan dana reklamasi paska tambang yang ada di Bank Daerah Kabupaten/Kota ke Bank Pemerintah. Karena informasinya masih ada persoalan di Tanjungpinang.

“KPK sudah memberikan rambu-rambunya. Proses pemindahan harus tuntas, dan proses kegiatan harus berjalan di tahun ini,” tegas Onward.(jpg)

Tabel

Jumlah Dana Jaminan Reklamasi Paska Tambang

– Bintan : Rp. 133.155.997.000
– Tanjungpinang : Rp. 32.717.351.000
– Kabupaten Lingga : Rp. 14.220.399.000
– Natuna : Rp. 226.474.000
– Karimun : Rp. 52.588.540.000
– Batam : Rp. 340.309.000
– Anambas : nihil