Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri sudah memasukan pengelolaan jasa labuh jangkar sebesar Rp60 miliar dalam komponen pendapatan daerah Tahun Anggaran (TA) 2019. Akan tetapi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto menolak menekan Pergub Labuh Jangkar untuk saat ini.

“Kita belum berani untuk meneken Pergub Labuh Jangkar untuk saat ini. Karena kita perlu pendekan lagi dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (29/7).

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengibaratkan, pengelolaan labuh jangkar seperti makanan yang selama ini dinikmati oleh Pemerintah Pusat. Namun tiba-tiba Pemprov Kepri akan mengambil itu semua, tentu harus dilakukan pendekatan. Sehingga ada pembagian makanan tersebut yang didapat oleh Pemprov Kepri.

“Posisi kita tangan dibawah, tentu harus mengharapkan pengertian bahwa kita membutuhkan makanan tersebut,” papar Isdianto.

Masih kata Isdianto, persoalan ini sudah ia sampaikan ke Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri, Jamhur Ismail. Disinggung mengenai adanya potensi defisit APBD Perubahan, karena realiasi target yang tidak tercapai? Mengenai hal itu, Mantan Kepala BP2RD Provinsi Kepri tersebut mengatakan APBD Perubahan masih dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.

“Harapan kita tentu ada manfaat dari sektor labuh jangkar yang kita dapatkan. Jika belum, tentu tahun depan. Namun sampai saat ini, belum ditentukan adanya kebijakkan rasionalisasi anggaran,” jelas Isdianto.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengatakan,  target pendapatan yang belum terealisasi sampai sekarang yakni labuh jangkar Rp60 miliar, pajak air permukaan PT ATB sebesar Rp 19 miliar, Perda Tata Ruang Rp7 miliar, dan Badan Usaha Pelabuhan Rp 8 miliar. Ditegaskannya, jika target tersebut dapat diwujudkan, keuangan daerah terhindar dari defisit anggaran.

“Pendapatan dari sektor labuh jangkar sudah berulang kali ditargetkan, namun tidak terealisasi,” ujar Hotman.

Ketua DPD Partai Demokrat Batam tersebut menambahkan, hanya ada dua siasat untuk mencegah terjadinya defisit APBD Kepri TA 2019. Pertama adalah dengan cara meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan yang kedua adalah melakukan kebijakan rasionalisasi anggaran.

“Saat rapat bersama TAPD, kita mendapatkan penjelasan dari Kepala BP2RD Kepri ada tambahan given pajak rokok dari Pemerintah Pusat. Namun berapa jumlahnya masih belum pasti,” tutup Hotman.(jpg)