Anggota Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, Senin (4/3) F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Lewat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi, Kelompok Kerja (Pokja) dan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K DPRD Kepri sudah menyepati 10 titik kawasan pertambangan strategis non logam (pasir laut). Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kabupaten Lingga. Adapun luas ruang laut yang akan dijadikan kawasan pertambangan non logam adalah 52.720,98 Ha.

Berdasarkan draf Ranperda yang sudah dibukukan pada 2018 lalu, di Bumi Berazam, Karimun terdapat enam titik pertambangan pasir laut dengan luas area 46.759,17 Ha (lihat tabel,red). Kemudian di Batam sudah disepakati Galang dan Belakangpadang sebagai lokasi pertambangan pasir laut yang memanfaatkan ruang laut seluas 2.320,91 Ha. Sedangkan di Kabupaten Lingga hanya ada satu titik yang ditetapkan, yakni dengan luas  3.640,90 Ha.

Masih didalam Ranperda RZWP3K, selain itu juga sudah disepakati area-area pertambangan logam, yakni Karimun dan Lingga. Di Kabupaten Karimun ada empat lokasi pertambangan dengan luas area 54.329,53 Ha. Sedangkan di Bunda Tanah Melayu, Lingga ada dua titik dengan luas area  104.822,01 Ha. Berubah atau tidaknya substansi Ranperda RZWP3K ini, tergantung dari evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Terkait masalah ini, penyampaian ke publik sudah diserahkan ke pimpinan Pansus). Dan ini sudah disepakti oleh semua anggota Pansus,” ujar salah satu anggota Pansus yang mewanti-wanti namanya dikorankan.

Mengenai persoalan ini, wartawan koran ini sudah berupaya untuk melakukan konfirmasi ke Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K, Iskandarsyah. Namun politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut tidak bersedia menjawab sambungan pribadinya. Iskandarsyah merupakan satu-satunya Anggota DPRD Kepri yang turut dimintai keterangan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap izin reklamasi yang menjerat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan, serta Kabid Perikanan Tangkap, Budy Hartono.

Belum lama ini, Wakil Ketua Pansus Ranperda RZWP3K tersebut mengatakan, Ranperda RZWP3K tersebut wajib untuk diselesaikan untuk menjadi sebuah regulasi. Karena itu sudah menjadi kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Menyikapi persoalan yang terjadi sekarang ini, Pansus akan melakukan verifikasi kembali mengenai titik pertambangan maupun rencana reklamasi yang akan diakomodir dalam Perda itu nanti. Berdasarkan rencana sekarang ini, 42 titik tersebut tersebar di Batam, Karimun, Tanjungpinang dan Bintan.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, belum terbitnya Surat Tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) disebabkan oleh perubahan jumlah titik rencana reklamasi dalam RZWP3K, dari 85 saat tanggapan saran, 114 titik perbaikan pertama, dan menjadi 42 titik saat perbaikan akhir.

Kedua adalah masih terdapat, perbedaan antara rencana reklamasi RZWP3K Kepri dengan data yang dimiliki oleh BP Batam. Ketiga menyangkut wacana pembangunan natuna sebagai berada terdepan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah surat tembusan PT. Timah Tbk kepada Gubernur Kepri, terkait dengan IUP PT. Timah yang tidak terakomodir dalam RZWP3K Kepri.

“Adanya permasalah tersebut, KKP memutuskan bahwa dokumen RZWP3K Kepri harus difinal ulangkan di daerah. Selain itu harus dilakukan rapat tanggapan saran ulang di KKP,” jelas Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut.

Masih kata Iskandarsyah, lewat Ranperda RZWP3K itu nanti, Pemerintah Provinsi Kepri sudah memplot Batam dan Karimun sebagai kawasan kawasan pertambangan strategis. Yakni, pertambangan pasir laut dan timah. Dijelaskannya, penetapan Batam dan Karimun sebagai daerah pertambangan pasir laut dan timah tentunya dengan melihat potensi yang ada sekarang ini. Maka kedua daerah tersebut dimasukkan sebagai daerah pertambangan.

Ditanya mengenai Lingga daerah yang memiliki potensi tambang timah, namun tidak dimasukkan dalam rencana daerah strategis tambang? Mengenai hal itu, legislator dapil Karimun tersebut menegaskan, porsi-porsinya sudah dibagi-bagi. Bahkan ada daerah yang ditetapkan wilayah ruang lautnya sebagai daerah konservasi dan peruntukkan bagi budidaya.

“Dengan berbagai pertimbangan, maka kita menetapkan Karimun dan Batam sebagai daerah kawasan strategis pertambangan pasir laut dan timah. Karena untuk mendukung kebutuhan reklamasi daerah-daerah industri,” tutup Iskandarsyah.(jpg)

Rencana Pertambangan Pasir Laut (Non Logam) 

Karimun 1 (Meral)                 9.278,81 Ha
Karimun 2 (Meral)                 2.892,07 Ha
Karimun 3 (Durai )                 6.180,08 Ha
Karimun 4 (Moro)                  1.703,16 Ha
Karimun 5 (Meral)                    561,06 Ha
Karimun 6 (Moro)                 26.143,99 Ha
Jumlah                                   46.759,17 Ha

Batam 1 (Belakang Padang)    963,93 Ha
Batam 2 (Galang)                    1.029,03 Ha
Batam 3 (Belakang Padang)    327,95 Ha
Jumlah                                      2.320,91 Ha

Lingga                                       3.640,90 Ha

Rencana Pertambangan Logam 159.151,54 Ha

Karimun 1 (Meral)                    3.989,75 Ha
Karimun 2 (Meral)                  39.750,92 Ha
Karimun 3 (Durai)                     6.107,44 Ha
Karimun 4 (Meral)                    4.481,42 Ha
Jumlah                                     54.329,53 Ha

Lingga     1 (Singkep Barat)       28,951,94 Ha
Lingga     2 (Singkep Selatan)   75.870,07 Ha
Jumlah                                        104.822,01 Ha