Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi. F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi mengatakan sampai tuntasnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, tidak akan ada Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru yang diterbitkan. Perusahaan yang beroperasi sekarang ini adalah mereka yang sudah memperpanjang izin sebelumnya.

“Kita melaksanakan sesuai perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), bahwa jangan ada penerbitan IUP Pertambangan logam ataupun non logam di ruang laut sampai Perda tuntas,” ujar Hendri Kurniadi, Selasa (30/7) di Tanjungpinang.

Ditegaskannya, dari tujuh perusahaan (lihat tabel,red) pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) hanya ada satu perusahaan yang sekarang ini sudah melakukan izin produksi, yakni PT. Trans Barelang Internasional Ekspansindo. Sedangkan lainnya belum melengkapi syarat dan ketentuan yang ada. Dijelaskannya, PT Trans Barelang WIUP diterbitkan oleh Walikota Batam. Kemudian ketika terjadi peralihan kewenangan, peningkatan Izin Operasional Produksi dikeluarkan oleh Pemprov Kepri melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Secara prosedur bukan ESDM yang menerbitkan izin, ESDM hanya memberikan rekomendasi kepada PTSP, ketika perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada,” jelas Hendri Kurniadi.

Mantan Kabag Penghubung, Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri itu menyebutkan, untuk mendapatkan IOP perusahaan harus membayar dana jaminan reklamasi paska tambang, memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) dan mempunyai Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB). Ditegaskannya, bagi perusahaan yang sudah memiliki WIUP dapat meningkatkan perizinannya atau memperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada.

“Meskipun sudah mengantongi IOP, tetapi tidak membayar dana jaminan reklmasi, tidak memiliki KTT dan RKAB, perusahaan tersebut belum berhak melakukan kegiatan produksi. Sehingga apabila ada perusahaan yang bertindak tak sesuai prosedur bisa diproses hukum,” tegas Hendri.

Bidang Perizinan ESDM Provinsi Kepri, Masiswanto menambahkan, bahwa penerbitan WIUP di Provinsi Kepri sejak peralihan kewenangan, selain mengacu pada Peraturan yang ada di pusat, juga diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepri. Dijelaskanya, pasir laut adalah termasuk komoditas tambang batuan, maka tata cara dan mekanisme penerbitan dimulai dari tahapan pemberian WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi.

“Masing-masing tahapan mempunyai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial. Untuk penerbitan IUP pasir laut di Provinsi mengacu Pergub 51 Tahun 2017, bahwa semua proses penerbitan dan pencabutan serta pengakhiran status IUP menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau,” jelasnya.

Ditegaskannya, meskipun sampai saat ini belum punya untuk Perda yang mengatur tentang pertambangan, namun ketentuan dan pedoman pengelolaan pertambangan sesuai kewenangan penerbitan IUP, pengawasan dan sebagainya mengacu kepada ketentuan perundangan-undangan di bidangan pertambangan mineral dan batubara. Menurutnya, Perda RZWP3K pelaksanaannya sesuai kewenangan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Dikatakannya, beberapa IUP pasir laut sudah diterbitkan  oleh bupati atau walikota sebelum kewenangan sektor pertambangan diserahkan ke provinsi terhitung sebelum Oktober tahun 2014, dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP ) mengacu pada RTRW kabupaten/kota di Provinsi Kepri.

“Jadi sebagian IUP pasir laut di Provinsi Kepri saat ini  merupakan IUP yang existing dari kabupaten dan kota, namun ada juga IUP pasir laut yang diterbitkan oleh provinsi. Selain itu ada juga yang di tunda proses penerbitan IUP-nya,” jelasnya lagi.

Pansus : Aktivitas Harus Diatas Dua Mil

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RZWP3K Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengatakan, diakomodirnya titik-tik rencana pertambangan pasir laut di Karimun, Batam, dan Lingga tentu berdasarkan pada historis yang ada. Menurutnya, dialokasikannya area pertambangan diatas dua mil dengan berbagai pertimbangan. Pertama adalah memperhatikan kepentingan aktivitas nelayan. Selain itu adalah memperkirakan pengembangan pembangunan Batam dan Karimun maupun daerah lainnya di Kepri adalah melalui sistem reklamasi.

“Batam, Karimun dan Lingga adalah daerah sendimentasi pasir laut. Artinya apa? meskipun dilakukan tambang pasir laut melalui proses penyedotan, dikawasan tersebut akan berproses kembali pasir laut. Sehingga perhitungannya, akan terjadi pengendapan kembali dengan proses sendimentasi tersebut,” ujar Iskandarsyah, kemarin.

Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, fungsi dari Perda RZWP3K Provinsi Kepri adalah untuk mengalokasikan ruang agar direncanakan dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik dan dikendalikan dengan baik. Ia juga menyangkan adanya surat dari Walikota Batam yang menolak adanya tambang pasir di Batam. Ditegaskannya, jika berbicara wewenang adalah milik Provisni Kepri. Lebih lanjut katanya, diperbolehkan atau tidaknya aktivitas pertambangan pasir laut tentunya harus didukung dengan kajian. Yakni, merusak lingkungan atau tidak.

“Selain itu tentunya melihat manfaat mana yang lebih besar. Apakah itu pertambangan pasir laut atau budidaya dan sebagainya. Menyikapi persoalan ini tidak perlu dengan dokumentasi emosional, tetapi adalah secara ilmiah,” jelas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kepri tersebut.

Sebelumnya, lewat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi, Kelompok Kerja (Pokja) dan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K DPRD Kepri sudah menyepati 10 titik kawasan pertambangan strategis non logam (pasir laut). Jumlah tersebut tersebar di Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kabupaten Lingga. Adapun luas ruang laut yang akan dijadikan kawasan pertambangan non logam adalah 52.720,98 Ha.

Berdasarkan draf Ranperda yang sudah dibukukan pada 2018 lalu, di Bumi Berazam, Karimun terdapat enam titik pertambangan pasir laut dengan luas area 46.759,17 Ha. Kemudian di Batam sudah disepakati Galang dan Belakangpadang sebagai lokasi pertambangan pasir laut yang memanfaatkan ruang laut seluas 2.320,91 Ha. Sedangkan di Kabupaten Lingga hanya ada satu titik yang ditetapkan, yakni dengan luas  3.640,90 Ha.

Masih didalam Ranperda RZWP3K, selain itu juga sudah disepakati area-area pertambangan logam, yakni Karimun dan Lingga. Di Kabupaten Karimun ada empat lokasi pertambangan dengan luas area 54.329,53 Ha. Sedangkan di Bunda Tanah Melayu, Lingga ada dua titik dengan luas area  104.822,01 Ha. Berubah atau tidaknya substansi Ranperda RZWP3K ini, tergantung dari evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.(jpg)