Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri, Iskandarsyah. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Lewat draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri, sudah diplot 10 titik reklamasi strategis yang diperuntukkan bagi jasa perdagangan. Dalam penyelesaian regulasi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan asistensi dalam penyusunan Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri yang menjerat Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan dan Kabid Perikanan Tangkap, Budy Hartono dalam perkara suap izin reklamasi.

Berdasarkan draf Ranperda RZWP3K yang sudah dibukukan Pemprov Kepri pada 2018 lalu, ada 10 titik reklamasi srategis yang akan diplot sebagai kawasan Jasa Perdagang. Pertama adalah Tugu Pensil, Tanjungpinang (Zona II Gurindam 12) dengan luas 7,37 Hektar (Ha), Bandar Sri Bintan, Bintan 48,91 Ha. Ketiga Coastal Area, Karimun dengan luas 7,68 Ha. Kemudian yang keempat Gurindam 12, Tanjungpinang (Zona I) 20,79 Ha.

Kelima Water Front City, Natuna dengan luas 9,52 Ha. Keenam adalah Batam Centre (Teluk Tering) dengan luas  914,09 Ha. Ketujuh Komersial Jodoh, Batam seluas 27,78 Ha. Selanjutnya adalah Kawasan Komersial Tanjung Umah, Batam dengan luas rencana reklamasi 225,96 Ha. Sedangkan titik reklamasi yang ke sepuluh adalah Kawasan Komersial Coastal Area, Karimun 179,23 Ha. Diantara 10 titik tersebut ada yang sudah berjalan, ada yang belum melakukan reklamasi.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengatakan, Provinsi Kepri adalah daerah yang 96 persennya adalah laut. Sehingga luas daratannya sangat terbatas. Solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kebijakkan reklamasi. Karena terbatasnya lahan darat yang ada, reklamasi menjadi kunci pembangunan kedepan. Layaknya seperti Singapura dan Malaysia yang sudah bergerak lebih cepat.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, untuk menuntaskan Ranperda RZWP3K disahkan menjadi Perda, pihaknya sekarang ini masih menunggu terbitnya Surat Tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan (SKP). Persoalan tersebut terjadinya, karena adanya perubahan jumlah titik rencana reklamasi dalam RZWP3K, dari 85 saat tanggapan saran, 114 titik perbaikan pertama, dan menjadi 42 titik saat perbaikan akhir.

Kedua adalah masih terdapat, perbedaan antara rencana reklamasi RZWP3K Kepri dengan data yang dimiliki oleh BP Batam. Ketiga menyangkut wacana pembangunan natuna sebagai berada terdepan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah surat tembusan PT Timah Tbk kepada Gubernur Kepri, terkait dengan IUP PT Timah yang tidak terakomodir dalam RZWP3K Kepri. Ditegaskannya, adanya permasalah tersebut, KKP memutuskan bahwa dokumen RZWP3K Kepri harus difinal ulangkan di daerah. Selain itu harus dilakukan rapat tanggapan saran ulang di KKP.

Ditanya mengenai adanya asistensi dari KKPK? Iskandarsyah membenarkan hal itu. Akan tetapi, ia menampik pendampingan tersebut diberikan jauh sebelum terjadinya perkara yang menimpa Gubernur Kepri, Nurdin Basirun bersama Kadis DKP Provinsi Kepri. Lebih lanjut katanya, apabila KPK turut memberikan masukkan dan saran, tentu itu adalah untuk kebaikkan Provinsi Kepri kedepan. Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut menyebutkan, dalam setiap rapat dan pertemuan Tim KPK selalu hadir.

“Proses hukum yang terjadi, bukan alasan pembiaran terhadap penyelesaian regulasi tersebut. Karena didalam regulasi itu nanti, semuanya mengatur tentang pemanfaatan ruang laut. Baik itu mengenai masalah reklamasi, labuh jangkar, budidaya, jalur pelayaran, maupun aktivitas pertambangan,” tutup Iskandarsyah.

Belum lama ini, Ketua Pansus Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri, Sahat Sianturi mengatakan, belum disahkannya Ranperda ini, karena belum adanya Surat Keterangan Tanggapan (SKP) Kementerian Kelautan Perikanan (KKP). Ditegaskannya, SKP tersebut adalah salah satu syarat yang harus dilengkapi. Karena dengan adanya surat tersebut, DPRD Kepri baru bisa menyelesaikannya. Menurutnya, pembentukan Perda ini adalah amanah dari UU. Sehingga tidak boleh di batalkan.

“Kedudukannya sama penting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena kawasan yang dijadikan titik reklamasi harus disesuaikan dengan RTRW yang ada,” jelas politisi PDI Perjuangan Provinsi Kepri tersebut.

Ditanya mengenai adanya tarik ulur soal titik reklamasi? Menurut Sahat, tarik ulur terjadi karena adanya surat Walikota Batam ke KKP yang mengusulkan kawasan Teluk Tering, Batam dikeluarkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Makanya ada perbaikan-perbaikan kembali.  “Sampai saat ini jumlah titik reklamasi juga belum final. Karena tergantung dari petunjuk yang diberikan KKP nanti lewat SKP menteri,” tegasnya.(jpg)