Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, H Irwansyah SE MM. F.Istimewa

PRO PINANG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 dipastikan batal terjadi. Lantaran adanya suntikkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

“Penambahan dana perimbangan sebesar Rp77 miliar turut mempengaruhi kondisi neraca keuangan Pemprov Kepri. Memang dengan kekhawatiran kita adalah terjadi defisit, karena banyak realisasi pendapatan yang tak tercapai,” ujar Irwansyah, Rabu (31/7) di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, target pendapatan pada APBD Murni adalah sebesar Rp1.252.765.639.592. Sedangkan target di APBD Perubahan nanti adalah sebesar Rp1.237.331.048.669. Sehingga terjadi penurunan target sebesar Rp15.434.590.923 atau sebesar 1,23 persen dari APBD Murni.

Lebih lanjut katanya, meskipun target PAD tersebut mengalami penurunan, namun dari sektor dana perimbangan, yakni dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penambahan jumlah. Pada APBD Murni sebesar Rp468.124.457.400. Sedangkan pada APB Perubahan nanti nilai bertambah menjadi Rp545.182.022.455. Sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp77.057.565.055 atau 16.46 persen.

“Sektor inilah yang membantu menutupi terjadinya defisit anggaran. Meskipun demikian, target labuh jangkar sebesar Rp60 miliar yang belum pasti, tetapi masih masuk dalam komponen pendapatan,” jelasnya.

Ditambahkannya, pengeluaran terbesar adalah pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) yang nilainya mencapai Rp61 miliar. Selain itu adalah kewajiban lainnya yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga. Ditegaskannya, situasi ini jangan sampai membuat Pemprov terlena.

“Pendapatan harus terus digenjot. Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri juga harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tutup Irwansyah.

Sebelumnya, ada tiga sektor pendapatan yang mempengaruhi progres Pendapatan Asli Daerah . Ketiga sektor tersebut adalah labuh jangkar, pajak air permukaan, dan reklamasi. Sektor labuh jangkar ditargetkan sebesar Rp60 miliar besar kemungkinan tidak akan tercapai. Karena sampai saat ini, progresnya masih nol persen.

Kemudian untuk reklamasi target pendapatan Rp10 miliar. Adapun capaian sampai saat ini adalah sebesar Rp2,3 miliar. Artinya masih ada Rp8 miliar yang dikejar disisa waktu yang ada.Sementara itu, untuk sektor pajak air permukaan, progres sampai semester pertama ini adalah 3,55 persen atau sebesar Rp709 juta dari target Rp20 miliar.(jpg)