Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudy Chua. F.Peri Irawan / Batam Pos.

PRO PINANG – Pemerintah Provinsi Kepri sudah memplot 34 titik labuh jangkar lewat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri. Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menilai regulasi tersebut tidak menjadi jaminan bahwa Pemprov Kepri dapat mengelola jasa labuh jangkar.

“Selama statusnya tak dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dari daftar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Kepri tidak akan dapat manfaatnya sampai kapanpun,” ujar Rudy Chua, Kamis (1/8) di Tanjungpinang.

Legislator Partai Hanura tersebut menyarankan, Plt Gubernur Kepri, Isdianto untuk mendudukkan persoalan ini dengan Kementerian Keuangan. Ditegaskannya, jika tidak ada agresivitas dari daerah, maka target pendapatan dari sektor labuh jangkar hanya sebatas diatas kerta. Karena sampai saat ini, tak ada satu rupiahpun yang masuk dalam kas daerah.

“Memang target retrebusi labuh jangka angkanya cukup pantastis, yakni Rp60 miliar. Namun realiasinya masih nol besar,” tegas Rudy Chua.

Ditambahkannya, ia meyakini, persoalan inilah yang membuat Plt Gubernur Kepri, Isdianto tidak berani meneken Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Labuh Jangkar. Atas dasar itu, ia menyarankan supaya Pemprov Kepri melakukan pembicaraan serius dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

“Status labuh jangkar sebagai PNBP harus dicabut. Baru Kepri dapat mengelola labuh jangkar sesuai dengan kewenangan yang ada,” tutup Rudy Chua.

Meskipun Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri sudah memasukan pengelolaan jasa labuh jangkar sebesar Rp60 miliar dalam komponen pendapatan daerah Tahun Anggaran (TA) 2019. Akan tetapi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto menolak menekan Pergub Labuh Jangkar untuk saat ini.

“Kita belum berani untuk meneken Pergub Labuh Jangkar untuk saat ini. Karena kita perlu pendekan lagi dengan Kementerian Perhubungan,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (29/7) lalu.

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengibaratkan, pengelolaan labuh jangkar seperti makanan yang selama ini dinikmati oleh Pemerintah Pusat. Namun tiba-tiba Pemprov Kepri akan mengambil itu semua, tentu harus dilakukan pendekatan. Sehingga ada pembagian makanan tersebut yang didapat oleh Pemprov Kepri.

“Posisi kita tangan dibawah, tentu harus mengharapkan pengertian bahwa kita membutuhkan makanan tersebut,” papar Isdianto.(jpg)