Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Sipil (DPMD-Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison.F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri, Sardison mengatakan, Pemprov Kepri berupaya melakukan tindakan preventif dalam pengelolaan anggaran desa, yang nilainya relatif besar dalam setiap tahun. Menurut Sardison, setiap aparat desa wajib memperkuat pemahaman hukum.

“Untuk menjadikan Dana Desa tetap sasaran, tentu kita harus memperkuat pemahaman-pemahan tentang pemanfaatan dan penyaluran dana desa,” ujar Sardison, Jumat (2/8) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan (BAP) tersebut menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan pihaknya saat ini adalah meningkatkan pemahaman hukum aparat pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa dan alokasi dana desa (ADD). Dijelaskannya, sampai sekarang ini, isu pemerintahan desa masih terkait permasalahan pemahaman hukum Kepala Desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

“Semestinya mereka harus memiliki pemahaman yang sama dan benar dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar program pembangunan di desa dapat terlaksana secara maksimal. Pemahaman yang berbeda berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, dan menghambat pembangunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, pria yang merupakan Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (Iwakusi) Tanjungpinang-Bintan itu juga mengatakan, bimbingan teknis terhadap aparat desa terus dilakukan pada lima kabupaten. Ia berharap, melalui bimtek ini bisa memberikan pengaruh bagi peningkatan pengetahuan aparat desa.

“Kamis (1/8) kemarin kami baru menggelar rapat kerja dengan pemerintahan desa di Kabupaten Natuna, masih membahas soal pemahaman hukum,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut katanya, bimbingan teknis tidak hanya terkhusus pada pemahaman hukum, melainkan juga manajemen dan kemampuan Kades baru mengelola Dana Desa yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD. Upaya pencegahan terhadap pelanggaran administrasi maupun pidana telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

“Bahkan di Kepri sudah dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa terdiri dari Pemprov, Polda, Kejati dan Kanwil Perbendaharaan dan Perguruan Tinggi dibentuk sejak 2017,” tutupnya.

Seperti diketahui, dana desa 2019 untuk Provinsi Kepri adalah sebesar Rp261 miliar diperuntukan bagi 275 desa yang tersebar di lima Kabupaten. Adapun sistem pencairannya dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertam adalah 20 persen. Kemudian tahap kedua sebesar 40 persen, begitu juga dengan tahap ketiga.(jpg)