Kepala Biro Pelayanan dan Pengadaan (BLP) Provinsi Kepri, Misbardi.F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pemerintah Provinsi Kepri terus menggesa realisasi proyek strategis. Meskipun Unik Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sudah menuntaskan lelang 42 dari 76 proyek strategis senilai Rp432 miliar. Namun belum semua kegiatan tersebut sudah berjalan di lapangan. Padahal kalender APBD Kepri sudah memasuki tahap penyusunan draf KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019.

“Kita sudah menuntaskan lelang 55,26 persen atau sebanyak 42 proyek strategis yang tersebar di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Secara keseluruhan kegiatan yang sudah rampung lelang adalah sebesar Rp198 miliar,” ujar Misbardi, Minggu (4/8) di Tanjungpinang.

Menurut Misbardi, tender terbanyak yang sudah tuntas lelang adalah milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri, yakni sebanyak 18 kegiatan dari 28 kegiatan atau sebesar 64,28 persen. Adapun pagi anggaran secara keseluruhan Dinas PUPP adalah sebesar Rp227 miliar. Tender yang sudah rampung senilai Rp90 miliar. Kegiatan yang sedang diproses lelang lima dengan pagu sebesar Rp6,6 miliar. Adapun yang belum masuk lelang empat kegiatan dengan nilai Rp13,6 miliar.

Mantan Kepala Biro Umum Pemprov Kepri tersebut juga mengatakan, OPD berikutnya adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disebutkannya, berdasarkan daftar OPD tersebut memiliki 10 proyek strategis dengan nilai Rp13,6 miliar. Namun sampai saat ini, ada empat kegiatan dengan pagu anggaran Rp6,4 miliar yang sudah selesai lelang. Kegiatan yang dalam proses tender ada tiga dengan nilai Rp4,9 miliar. Selebihnya ada tiga yang lelang dengan jumlah 2,2 miliar.

“Di Dinas Perhubungan (Dishub) kegiatan yang sudah selesai lelang enam, dengan pagu sebesar Rp42,4 miliar. Kegiatan yang sedang proses lelang dua dengan nilai Rp3,6 miliar. Proyek yang belum lelang ada tiga dengan pagu Rp5,8 miliar,” jelas Misbardi.

Berikutnya adalah Dinas Pendidikan (Disdik) memiliki lima kegiatan strategis dengan nilai paket Rp10 miliar. Proyek yang sudah tuntas lelang ada dua, dengan pagu Rp5,6 miliar. Sedangkan yang belum diajukan lelang sebanyak tiga paket sebesar Rp4,5 miliar. Selanjutnya adalah Dinas Kesehatan dengan tiga kegiatan sebesar Rp3,2 miliar. Adapun yang sudah tuntas lelang dua paket senilai Rp2 miliar. Selebihnya masih belum diajukan lelang.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri juga memiliki kegiatan strategis sebanyak dua paket dengan pagu Rp31,7 miliar. Kegiatan senilai Rp26,8 miliar sudah tuntas lelang. Sisanya satu kegiatan dengan pagu Rp4,8 miliar masih belum diajukan lelang. OPD ke tujuh adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang memegang tujuh kegiatan strategis sebesar Rp14,2 miliar. Empat kegiatan sebesar Rp10,4 miliar diantaranya sudah selesai dilelang. Kemudian yang dalam proses lelang satu kegiatan dengan pagu Rp950 juta.

“Kegiatan fisik milik RSUD Ahmad Tabib, Tanjungpinang sebanyak dua paket sudah tuntas lelang. Adapun jumlah pagu anggarannya adalah sebesar Rp10,2 miliar. Sedangkan kegiatan milik RSUD Haji Engku Dauh, Uban senilai Rp9,3 miliar belum ada yang diajukan lelang,” jelasnya lagi.

Ditambahkannya, OPD terakhir pemegang kegiatan strategis adalah Dinas Ketanahan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan. OPD tersebut memiliki empat kegiatan dengan pagu Rp6,4 miliar. Sampai pekan pertama Agustus 2019 ini, baru dua kegiatan dengan nilai Rp2,2 miliar yang tuntas lelang. Atas dasar itu, Misbardi mengharapkan kerjasama OPD untuk menggesa pengajuan lelang. Karena waktu yang tersedia semakin sempit.

“Kegiatan strategis adalah prioritas utama, tentunya menjadi program kerja yang harus dituntaskan. Kita sudah mengingatkan untuk mempercepat pengajuan lelang, namun kenyataannya 25 persen (19 kegiatan) senilai Rp41,8 miliar yang belum diajukan lelang. Sedangkan dalam proses lelang 17,10 persen atau 13 kegiatan dengan jumlah pagu Rp23 miliar,” tutup Misbardi.

Terpisah, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengkhawatirkan banyak kegiatan strategis Pemprov Kepri terancam tidak terlaksana. Menurutnya, sudah memasuki bulan Agutus Tahun Anggaran (TA) 2019, kegiatan masih banyak strategis yang belum tuntas. Situasi ini menunjukan lemahnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut, awal pekan ini, Komisi III DPRD Kepri yang membidani masalah pembangunanan infrastruktur, akan melakukan rapat evaluasi realiasi bersama Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Dinas Perhubungan.

“OPD-OPD tersebut adalah yang memegang sejumlah kegiatan strategis. Nanti akan kita kupas satu persatu, apa yang menjadi penyebab lambatnya realiasasi kegiatan strategis tersebut,” tegas Mantan Legislator DPRD Batam tersebut.(jpg)