Direktur PT Kepri North West Natuna (KNWN), Huzrin Hood. F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Direktur PT Kepri North West Natuna (KNWN), Huzrin Hood mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dan Anambas sudah sepakat persentase bagi hasil Participating Intrest (PI) 10 persen minyak dan gas (migas) yang akan didapat dari Block Natuna North West (NWN) yang masih dipegang PT Santos. Baik Natuna maupun Anambas sudah menunjuk perwakilan untuk bergabung di PT Kepri NWN.

“Kita sudah sepakat mengenai bagi hasil masing-masing daerah. Pemprov Kepri melalui anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri akan mendapatkan bagian sebesar 32,5 persen. Natuna 40 persen, dan Anambas 27,5 persen,” ujar Huzrin Hood, Minggu di Tanjungpinang.

Disebutkannya, Bupati Natuna, Hamid Rizal sudah menunjuk Rusli sebagai utusan. Sedangkan Anambas mendampuk Syahril. Sementara itu, untuk konsultan dibidang minyak dan gas adalah Ir Syahrial. Menurut Huzrin, pada prinsipnya Kepri siap untuk mendapatkan PI Migas tersebut.

“Saat ini kita tengah mencari partner. Adapun deadlinennya adalah sampai 26 Agustus mendatang. Tentu dengan waktu yang tersedia ini, kita berusaha melakukan yang terbaik. Sehingga Kepri mendapatkan manfaat dari PI Migas tersebut.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepri, Iskandarsyah menantang Plt Gubernur Kepri, Isdianto untuk menuntaskan persoalan Participating Intrest (PI) Minyak dan Gas (Migas) sebesar 10 persen di Blok Natuna. Menurutnya, Plt Gubernur saat ini seharusnya lebih mengerti tentang persoalan ini.

“Sama-sama kita ketahui, Plt Gubernur Kepri adalah Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri dan Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri. Tentu sangat memahimi situasi dan kondisi kemampuan anggaran daerah,” ujar Iskandarsyah.

Legislator Komisi II DPRD Kepri yang membidani masalah ekonomi dan keuangan tersebut menegaskan, Provinsi Kepri harus ada lompatan dan lebih berani dalam meningkatkan APBD Kepri untuk masa yang akan datang. Menurutnya, meskipun terjadi peningkatan, namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan kenaikan inflasi pertahun.

“Untuk mewujudkan ini, Plt Gubernur harus melanjutkan perjuangan hak-hak Kepri di pusat. Karena ada dua peluang besar yang tak kunjung didapatkan. Pertama adalah PI Migas dan yang kedua pengelolaan labuh jangkar atau ruang laut 0-12 mil,” tegas Iskandarsyah.

Lebih lanjut katanya, perjuangan sudah dirintis sejak era Gubernur Kepri, HM Sani. Namun kenyataanya sampai saat ini, kesempatan untuk membuat APBD Kepri lebih besar tak kunjung terealisasikan. Sehingga Provinsi Kepri sampai saat ini, tidak mandiri dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Karena ketergantungan sama pusat masih sangat kuat.

“Kontribusi PAD dalam struktur APBD Kepri adalah sekitar 35 persen. Sisanya bergantung pada dana transfer pusat sebesar 65 persen. Dua tahun kedepan, APBD Kepri harus diatas Rp4 triliun,” jelasnya.

Masih kata Iskandarsyah, Provinsi Kepri adalah daerah kepulauan yang membutuhkan anggaran yang besar untuk mempercepat pembangunan daerah. Baik itu dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberatasan kemiskinan. Pada penilaiannya, jika APBD Kepri tumbuh 2-5 persen, maka sangat sulit.

“Kita tidak perlu takut untuk mendapatkan hak kita sesuai dengan yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang. Karena jika kita memperkuat Kepri sama dengan memperkuat Indonesia. Kepri adalah benteng di gerbang bagian utara Indonesia,” tutup Iskandarsyah.

Seperti diketahui, untuk terlibat dalam pengelolaan PI di Blok North West Natuna atau yang dikenal dengan sebutan Ande-Ande Lumut tersebut, Pemerintah Provinsi melalui badan usaha yang bergerak dibidang hulu minyak dan gas harus harus melakukan penyertaan modal sebesar Rp1 triliun.

Pada awal rencana ini, pengelola blok sepakat untuk membantu Pemprov Kepri, tanpa harus melakukan penyertaan modal. Namun BUMD butuh penyertaan modal lagi sebesar Rp30 miliar. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk membuka kantor penghubung di Jakarta, karena perusahaan gas basecampnya di Jakarta. Dari jumlah itu, signature bonus Rp10 miliar bagi Pemerintah Pusat. Di Blok tersebut ada 34 sumur yang berpotensi memberikan sumbangan PAD bagi Provinsi Kepri.(jpg)