Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). F.Isitimewa

PRO PINANG – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepri, Indrawan Susilo mengatakan sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu akan diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Selasa (6/8) pada pukul 13.00 WIB. Dalam perkara ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri terpaksa membuka tiga kotak suara.

“Dari 11 gugatan yang teregister pada tujuh nomor. Hanya ada dua gugatan yang sangat menonjol. Yakni yang terjadi di Bintan II antara kader Partai Golongan Karya, Amran dan Aisyah. Karena berdasarkan hasil penghitungan diputuskan draw,” ujar Indrawan Susilo, Senin (5/8).

Dijelaskannya, perkara lainnya adalah gugatan yang dilakukan kader Grindra, Nyanyang Patimura terhadap Asnah yang sama-sama berada di Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri IV (Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja, dan Batam Kota). Karena perolehan suara keduanya sangat tipis, yakni lima suara. Ditegas Indrawan, untuk membuka perkara tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tergugat atau termohon menghadirkan kotak suara dan membuka dihadapan majelis hakim.

“Untuk sengeka Pileg di Dapil Kepri IV ada dua kotak suara yang dibuka. Sedangkan di Bintan Dapil III satu kotak suara. Khusus Bintan keputusan dibukanya kotak suara, karena hilangnya C1 Plano,” jelas Indrawan.

Menurut Indrawan, perkara yang terjadi di Provinsi Kepri ini membuat sejarah di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena selama Pileg maupun Pilkada menggunakan sistem pemilihan langsung, belum ada pembukaan kotak suara dihadapan majelis hakim. Lebih lanjut katanya, akan ada kejutan yang terjadi di Dapil Bintan III.

“Karena setelah dibukanya kotak suara, jumlah dukungan yang diraih masing-masing calon berubah atau tidak seperti yang diplenokan oleh KPU Kabupaten Bintan,” tegasnya.

Ditambahkannya, setelah MK memutuskan hasil sengketa Pileg, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait diharapkan segera menggelar rapat pleno penetapan legislatif terpilih. Sehingga bisa diusulkan segera di Gubernur, kemudian Gubernur menindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri.

“Besok (hari ini,red) komposisi final legislatif DPRD Kepri, dan Kabupaten/Kota terpilih sudah dapat diketahui. Selanjutnya menjadi tugas KPU untuk menyelesaikannya,” tutup Indrawan.

Seperti diketahui, sebanyak 45 Anggota DPRD Kepri terpilih hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu dijadwalkan dilantik pada 9 September 2019 mendatang. Kasubag Humas DPRD Kepri, Patrik Nababan keputusan resmi pelantikkan setelah sengketa Pemilu tuntas di MK.

“Terkait rencana pelantikkan ini, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri akan segera menggelar rapat. Untuk tanggal pelantikkanya sepertinya tidak berubah lagi,” ujar Patrik belum lama ini.(jpg)