Ketua TPAD Pemprov Kepri yang juga Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah didampingi istrinya saat pemilu 2019. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri sudah memplot kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri sebesar Rp130 miliar. Besaran pasti anggaran tersebut akan disepakati lewat Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NHPD) yang akan diteken pada 1 Oktober 2019 mendatang antara Pemprov Kepri dengan Penyelenggara dan Pengawas Pemilu.

Melihat dari jumlah tersebut, jika dibandingkan dengan kebutuhan Pilkada Kepri 2016 lalu, Pilkada 2020 mendatang mengalami kenaikan sekitar Rp23 miliar atau sebesar 17 persen. Karena berdasarkan  Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NHPD) bersama KPU Provinsi Kepri, Badan Pengawas Pemilu (Bawsaslu) dan Polda Kepri pada Pilgub Kepri 2016 lalu itu, KPU Provinsi Kepri mendapat anggaran sebesar Rp62,5 miliar. Kemudian Bawaslu Kepri sebesar Rp32,8 miliar. Sementara itu, untuk anggaran pengamanan Polda Kepri mendapatkan sebesar Rp12,3 miliar.

“Kebutuhannya lebih kurang sekitar Rp130 miliar. Namun angka pastinya saya lupa,” ujar Ketua TPAD Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah menjawab pertanyaan media di Lapangan Ahamad Yani, Tanjungpinang, Selasa (6/8).

Dijelaskannya, besaran anggaran tersebut diperuntukkan bagi KPU Provinsi Kepri, Bawaslu Kepri, dan Pengamanan Pilkada. Dijelaskannya,  terjadinya kenaikkan tersebut tentunya dipengaruhi oleh kebijakkan-kebijakkan yang ada di lembaga penyelenggara Pilkada dan Pengawas Pilkada.

“Angka pastinya tentu akan dibahas lagi antara Pemprov Kepri, Banggar DPRD dengan penyelenggara Pemilu. Memang kita sudah meminta Bawaslu dan KPU melakukan rasionalisasi. Makanya, akan dibahas lagi lebih lanjut di DPRD Kepri nantinya,” jelasnya.

Komisioner KPU Provinsi, Arison mengatakan, pihaknya sudah melakukan rasionalisasi anggaran pilkada itu, dimana sebelumnya mengajukan sebesar Rp82 miliar sudah dirasionalisasi menjadi Rp76 miliar atau dipangkas  sebesar Rp6 miliar. Pria yang menggawangi Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu tersebut menjelaskan, dengan penyesuaian tersebut, konsekuensinya adalah terjadinya pengurangan kegiatan yang sudah disusun sesuai tahapan.

Arison meyakini, walau ada pengurangan atau penyesuaian anggaran yang sudah diajukan KPU, hal tersebut tidak akan mengurangi kulitas pelaksanaan atau penyelenggaraan pilkada di Kepri. Mantan Ketua KPU Bintan menjabarkan, anggaran pilkada yang sudah dirasionalisasi tersebut sudah diajukan kembali ke Pemprov Kepri dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan ulang. Sehingga, apakah pengajuan dengan telah dilakukan perubahan itu sudah bisa diterima atau masih harus dilakukan pengurangan lagi.

“Dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahasan ulang antara Pemprov dan KPU. Mudah-mudahan pembahasan ini tidak akan ada masalah dan semua dapat menerimanya,” harap Arison.

Menurut Arison, kebutuhan anggaran tersebut sebagiannya akan disinergikan dengan KPU Kabupaten/Kota. Ditegaskannya, usulan perbaik yang disampaikan KPU Provinsi Kepri ke Pemprov Kepri diluar kebutuhan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian untuk pengamanan Pilkada. Disebutkannya, tahapan Pilkada Kepri secara pasti, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 nanti.

Disebutkan Arison, tahapan Pilkada Kepri ditandai dengan penandangatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Kepri dan KPU Provinsi Kepri pada 1 Oktober 2019 mendatang. Mantan Ketua KPU Bintan tersebut menjelaskan, kebutuhan terbesar adalah bagi Penyelenggara yang terdiri dari Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) bagi 3.042 Tempat Pemungutan Suara. Adapun perhitungan alokasi anggaranya sebesar Rp43 miliar.

Lebih lanjut katanya, sedangkan kebutuhan operasional penyelenggara untuk masa kerja setahun adalah sebesar Rp3 miliar. Sementara itu, anggaran bagi pelaksanaan debat kandidat sebanyak tiga kali adalah sebesar Rp2,4 miliar. “Kemudian petugas pemutakhiran data pemilih sebesar Rp3 miliar. Selain itu ada juga sosialisasi bimbingan teknis Rp3,3 miliar, fasilitas kampanye Rp13 miliar berupa alat peraga. Estimasi tersebut dirancang untuk enam pasangan calon,” jelas Arison.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo mengatakan, Bawaslu Kepri sudah membuat rancangan kebutuhan anggaran antara Rp35-Rp40 miliar. Namun masih belum dibahas bersama dengan TAPD Pemprov Kepri. Menurut Indrawan, keputusan final adalah pada saat pembahasan APBD TA 2020 nanti.

“Memang terjadi kenaikan, karena adanya pengawas pemilu yang kita tempatkan disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti Pemilu 17 April lalu. Jumlah pengawas tersebut sama dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten/Kota,”ujar Indrawan Susilo.(jpg)