Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, H TS Arif Fadillah. F.Istimewa

PRO PINANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 ditargetkan tuntas pada bulan Agustus ini. Menurutnya, awal pekan lalu, pihaknya sudah menyampaikan Draf APBD Perubahan tersebut ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri.

“Draf APBD P sudah kita serahkan, kalau tak ada halangan pekan depan dijadwalkan penandatangan KUA PPAS APBD Perubahan,” ujar Sekda Arif, kemarin di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah final dilakukan. Lebih lanjut katanya, sampai sejauh ini belum terjadi rasionaliasi anggaran. Meskipun demikian, terjadinya perubahan atau tidak tergantung pada pembasahan bersama Banggar DPRD Kepri nantinya.

“Kita dihadapkan pada dua pembahasan anggaran. Karena setelah APBD Perubahan langsung dilanjutkan dengan APBD Murni 2020,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 dipastikan batal terjadi. Lantaran adanya suntikkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

“Penambahan dana perimbangan sebesar Rp77 miliar turut mempengaruhi kondisi neraca keuangan Pemprov Kepri. Memang dengan kekhawatiran kita adalah terjadi defisit, karena banyak realisasi pendapatan yang tak tercapai,” ujar Irwansyah.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, target pendapatan pada APBD Murni adalah sebesar Rp1.252.765.639.592. Sedangkan target di APBD Perubahan nanti adalah sebesar Rp1.237.331.048.669. Sehingga terjadi penurunan target sebesar Rp15.434.590.923 atau sebesar 1,23 persen dari APBD Murni.

Lebih lanjut katanya, meskipun target PAD tersebut mengalami penurunan, namun dari sektor dana perimbangan, yakni dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penambahan jumlah. Pada APBD Murni sebesar Rp468.124.457.400. Sedangkan pada APB Perubahan nanti nilai bertambah menjadi Rp545.182.022.455. Sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp77.057.565.055 atau 16.46 persen.

“Sektor inilah yang membantu menutupi terjadinya defisit anggaran. Meskipun demikian, target labuh jangkar sebesar Rp60 miliar yang belum pasti, tetapi masih masuk dalam komponen pendapatan,” jelasnya.

Ditambahkannya, pengeluaran terbesar adalah pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) yang nilainya mencapai Rp61 miliar. Selain itu adalah kewajiban lainnya yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga. Ditegaskannya, situasi ini jangan sampai membuat Pemprov terlena.

“Pendapatan harus terus digenjot. Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri juga harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tutup Irwansyah.(jpg)