Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Syafsir Akhlus. F.Istimewa

PRO PINANG – Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Syafsir Akhlus menilai perlu adanya kajian secara komprehensif terkait peruntukan ruang laut yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri. Menurut nya, antara manfaat dan mudarat harus menjadi pertimbangan utama.

“Melihat dari perkembangan yang ada, memamg Perda RZWP3K Provinsi mengatur tentang rencana kepentingan daerah. Namun saya melihat, kita belum punya sandaran yang kuat. Karena sampai saat ini, Undang-Undang Daerah Kepulauan masih belum ditetapkan,” ujar Syafsir Akhlus, Jumat (9/8).

Dijelaskannya, subtansi didalam Ranperda tersebut adalah mengatur berbagai peruntukkan didalam wilayah 0-12 mil. Seperti wilayah labuh jangkar, budidaya, konservasi, perikananan tangkap, pariwisata sampai ke kegiatan pertambangan logam dan non logam (pasir laut). Dijelaskannya, sebelum terjadinya polemik sekarang ini, baik Pemerintah Provinsi Kepri maupun Panitia Khusus (Pansus) Ranpeda RZWP3K tidak pernah memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik. Artinya tidak ada kejujuran dari birokrasi dan legislatif. Padahal ini menyangkut kepentingan publik.

“Kita juga menyangkan, sebagai satu-satunya Kampus yang mengusung visi-misi berbasis maritim tidak disertakan dalam pembahasan. Harus ada sinergi antara Pemerintah dengan akademisi. Sehingga kami juga bisa memberikan masukkan-masukkan strategis bagi penyusunan regulasi tersebut,” jelasnya.

Bahkan iya menyarankan, karena pembahasan masih belum tuntas sebaiknya melibatkan pihak-pihak yang akan terpapar dengan kebijakkan tersebut khususnya para nelayan. Ditegaskannya, regulasi yang dibuat jangan hanya memandang sisi positif, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun disebaliknya terjadi sesuatu yang mudarat. Sehingga menyebabkan kerusakkan lingkungan yang masif.

“Harus diukur antara manfaat versus mudarat. Kalau mudaratnya lebih besar, sebaiknya jangan ditetapkan sebagai wilayah tertentu. Apakah itu labuh jangkar, reklamasi ataupun tambang logam dan non logam,” tegas Syafsir Akhlus.

Belum lama ini, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RZWP3K Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengatakan, Provinsi Kepri adalah daerah yang 96 persennya adalah laut. Sehingga luas daratannya sangat terbatas. Solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kebijakkan reklamasi. Karena terbatasnya lahan darat yang ada, reklamasi menjadi kunci pembangunan kedepan. Layaknya seperti Singapura dan Malaysia yang sudah bergerak lebih cepat.

Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, untuk menuntaskan Ranperda RZWP3K disahkan menjadi Perda, pihaknya sekarang ini masih menunggu terbitnya Surat Tanggapan Menteri Kelautan dan Perikanan (SKP). Persoalan tersebut terjadinya, karena adanya perubahan jumlah titik rencana reklamasi dalam RZWP3K, dari 85 saat tanggapan saran, 114 titik perbaikan pertama, dan menjadi 42 titik saat perbaikan akhir.

Kedua adalah masih terdapat, perbedaan antara rencana reklamasi RZWP3K Kepri dengan data yang dimiliki oleh BP Batam. Ketiga menyangkut wacana pembangunan natuna sebagai berada terdepan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah surat tembusan PT Timah Tbk kepada Gubernur Kepri, terkait dengan IUP PT Timah yang tidak terakomodir dalam RZWP3K Kepri.

“Adanya permasalah tersebut, KKP memutuskan bahwa dokumen RZWP3K Kepri harus difinalkan ulangkan di daerah. Selain itu harus dilakukan rapat tanggapan saran ulang di KKP,” jelas Iskandrsyah belum lama ini.(jpg)