Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.F.Dokumen Kemendagri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakam Plt Gubernur Kepri, Isdianto punya kuasa mutlak untuk melakukan perombakkan kabinet kerja yang disusun Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar mengatakan kewenangan tersebut berlaku ketika Kepala Daerah dalam masa tahanan.

“Kebijakkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Karena pada pasal 65 UU itu jelas disebutkan selama kepala daerah sedang menjalani masa tahanan seluruh tugas kewenangannya sebagai kepala daerah, diambil alih oleh wakilnya. Sehingga tidak ada larangan seorang Plt itu melakukan rotasi, jadi silahkan,” ujar Bahtiar, Senin (12/8).

Dijelaskannya, sebelum melaksanakan perombakan pejabat ataupun mengambil kebijakan lain yang bersifat strategis. Seorang Plt wajib terlebih dahulu mengkonsultasikan hal tersebut ke Kemendagri. Proses tersebut tentu merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Ketika disinggung apakah Plt Gubernur Kepri Isdianto sudah melakukan komunikasi ke pihaknya terkait wacana rotasi tersebut. Bahtiar mengatakan jika ia masih harus menanyakan hal itu ke pejabat yang berwenang menangani hal itu.

“Kalau itu masih perlu saya cross check dulu ke bidang terkait. Nanti kita informasikan jika perkembangannya,” jelasnya lagi.

Bahtiar juga menekankan, apabila wacana mutasi itu mendapat lampu hijau dari pihaknya. Isdianto ujarnya, dalam melaksanakan rotasi tersebut tetap harus sesuai prosedur serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam proses rotasi pejabat di lingkup pemerintah daerah.

“Kalau mau yang di rotasi itu pejabat eselon II tentu pelaksanannya harus melalui asessment dan jika untuk mengisi kekosongan wajib melalui proses open bidding,” tutup Bahtiar.

Paska kewenangan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun jatuh ke tangan Plt Gubernur Kepri, Isdianto sejak 14 Juli 2019 lalu. Isu resufle jabatan di lingkungan Pemprov Kepri gaungnya kian santer terdengar. Bahkan Plt Gubernur Kepri, Isdianto disebut-sebut sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan kebijakan strategis tersebut.

“Sampai saat ini, tidak ada niat saya untuk melakukan pergantiaan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Provinsi Kepri. Saya berupaya untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media, Senin (5/8) lalu di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri tersebut mengharapkan, isu tersebut tak membuat kepala OPD di pemerintahan provinsi Kepri berpikir macam-macam. Ditegaskannya, tidak pengelompokkan tertentu di internal Pemprov Kepri. Hingga seluruh program kegiatan yang sebelumnya direncanakan dapat terlaksana dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

Selain membantah issu tersebut, Isdianto juga meminta pada kepala OPD di pemerintahan provinsi Kepri agar tida berpikir macam-macam menganai issu diresuffle dan pengelompokan tersebut.

Ditegaskannya, sampai saat ini, tidak ada niat dirinya untuk melakukan pergantiaan kepala OPD di Pemerintahan provinsi Kepri. Kepada seluruh OPD lanjut Isdianto, Ia juga selalu menekanakan, agar melaksanaan program kegiatan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, hingga tidak hanya “ABS” (Asal Bapak atau Bos Senang), untuk mewanti-wanti kondisi dan situasi serta dampak buruk dikemudiaan hari.

“Yang terpenting adalah mari sama-sama bekerja, melaksanakan program dan pekerjaan yang telah direncanakan secara maksimal dan profesional,” jelas Isdianto.(jpg)

Loading...