Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, H Irwansyah SE MM. F.Istimewa

PRO PINANG – DPRD Provinsi Kepri batal menggelar melakukan nota kesepahaman KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019, Senin (12/8). Rencana paripurna tersebut dijadwalkan kembali pada Jumat (16/8) mendatang. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan ada beberapa penyebab ditundanya kegiatan tersebut.

“Pertama ada permintaan dari Komisi IV DPRD Kepri. Karena evaluasi bersama Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan masih belum tuntas,” ujar Irwansyah, Senin (12/8) di Tanjungpinang.

Disebutkannya, faktor kedua adalah masih adanya tugas tambahan yang harus dibahas oleh Komisi III DPRD Kepri dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri, yakni mengenai kebutuhan anggaran perbaikam Jembatan II Dompak, Tanjungpinang. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, pihaknya akan sangat hati-hati dan teliti dalam pembahasan, karena umur jembatan masih terbilang muda.

“Tentunya harus ada investigasi konstruksi dari Dinas PUPP, apa yang menjadi penyebab keroposnya tiang baja tersebut,” tegas Irwansyah.

Disinggung apakah terjadi rasionaliasi di APBD Perubahan? Mengenai hal itu, Irwansyah mengatakan potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 dipastikan batal terjadi. Lantaran adanya suntikkan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Namun penyesuaian di struktur APBD Perubahan tetap ada.

“Penambahan dana perimbangan sebesar Rp77 miliar turut mempengaruhi kondisi neraca keuangan Pemprov Kepri. Memang dengan kekhawatiran kita adalah terjadi defisit, karena banyak realisasi pendapatan yang tak tercapai,” jelasnya.

Mantan Dewan Batam tersebut menjelaskan, target pendapatan pada APBD Murni adalah sebesar Rp1.252.765.639.592. Sedangkan target di APBD Perubahan nanti adalah sebesar Rp1.237.331.048.669. Sehingga terjadi penurunan target sebesar Rp15.434.590.923 atau sebesar 1,23 persen dari APBD Murni.

Lebih lanjut katanya, meskipun target PAD tersebut mengalami penurunan, namun dari sektor dana perimbangan, yakni dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penambahan jumlah. Pada APBD Murni sebesar Rp468.124.457.400. Sedangkan pada APB Perubahan nanti nilai bertambah menjadi Rp545.182.022.455. Sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp77.057.565.055 atau 16.46 persen.

“Sektor inilah yang membantu menutupi terjadinya defisit anggaran. Meskipun demikian, target labuh jangkar sebesar Rp60 miliar yang belum pasti, tetapi masih masuk dalam komponen pendapatan,” jelasnya lagi.

Ditambahkannya, pengeluaran terbesar adalah pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) yang nilainya mencapai Rp61 miliar. Selain itu adalah kewajiban lainnya yang harus diselesaikan kepada pihak ketiga. Ditegaskannya, situasi ini jangan sampai membuat Pemprov terlena.

“Pendapatan harus terus digenjot. Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri juga harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tutup Irwansyah.(jpg)

Loading...