Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul bersama Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang tandatangani KUA-PPAS, Selasa (13/8). F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Pemko Tanjungpinang bersama DPRD Kota Tanjungpianng menandatangani nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 saat rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (13/8).

Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang, Effendy menyampaikan dalam laporan bahwa pendapatan daerah Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan sebesar Rp 46,2 miliar atau sekitar 4,79 persen dari APBD Murni Kota Tanjungpinang tahun 2019 sebesar Rp 965,3 miliar.

“Sehingga pendapatan daerah pada APBD Perubahan meningkat menjadi Rp 1,01 triliun,” kaya Effendy.

Effendy memaparkan, keseluruhan pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 137,3 miliar menjadi Rp 142,5 miliar, atau sekitar 3,76 persen. Sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 5,16 miliar dari pendapatan sebelumnya.

Selain itu, ia menjelaskan dana perimbangan juga mengalami kenaikan sebesar Rp 20,48 miliar atau sekitar 2,72 persen dari Rp 754,5 miliar menjadi Rp774,99 miliar. Serta pendapatan lain-lainnya yang dianggap sah juga mengalami kenaikan.

Sehingga peningkatan pendapatan tersebut sebesar Rp 20,54 miliar.

“Pendapatan yang sah naik sekitar Rp 27,94 persen dari Rp 73,53 miliar menjadi Rp 94,08 miliar,” ungkapnya.

Masih Effendy, dijelaskan untuk belanja daerah juga mengalami kenaikan dari target sebesar Rp146,33 miliar,  sehingga mengalami peningkatan sekitar 15 persen dari Rp975,53 miliar menjadi Rp1,12 triliun, yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Ia mengatakan awalnya  belanja tidak langsung yang dianggarkan sebesar Rp 395,10 miliar ditambah Rp 79,14 miliar. Sehingga terjadi kenaikan sebesar  20,03 persen atau sebesar Rp 474,25 miliar. Karena ada beberapa hal yang dianggap wajib dan rutin.

“Awalnya alokasi untuk kinerja ASN di daerah dianggarkan hanya 8 bulan, tapi diperubahan dianggarkan kembali kekurangan selama 4 bulan, serta untuk mengakomodir gaji 14 dan 13, serta belanja langsung juga seperti itu, yang awalnya dianggarkan  sekitar Rp 580,42 miliar, bertambah sekitar Rp 67,18 miliar, Sehingga belanja langsung bertambah menjadi Rp 647,61 miliar,” paparnya.

Wali Kota Tanjungpinang Syahrul mengatakan penyusunan dan pembahasan KUA -PPAS itu dapat dilakukan melalui penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap dokumen perencanaan pembangunan itu yang kemudian diaplikasikan sebagai pedoman bagi Pemko dalam melaksanakan program kegiatan pada tahun 2019.

“Dalam pelaksanaan pembangunan daerah  implementasi otonomi daerah merupakan momentum dalam percepatan pembangnan,” kata Syahrul. (cr2)

Loading...