Legislator Komisi II DPRD Kepri, Onward Siahaan.F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kepri mulai pasang kuda-kuda menghadapi bergulirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri 2020 mendatang. Sekretaris DPD Partai Gerindra Kepri, Onward Siahaan mengatakan kemungkinan membuka poros baru bisa saja terjadi.

“Memang untuk membentuk satu poros baru Gerindra harus berkoalisi. Karena perolehan kursi Gerindra di DPRD Kepri hanya empat,” ujar Onward Siahaan di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (19/8).



Legislator Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, apakah nanti Gerindra akan mengusung kader internal atau membangun koalisi dengan mendukung salah satu figur masih sedang dipertimbangkan secara internal. Menurutnya, Gerindra Kepri juga punya sejumlah kader potensial yang layak untuk dimajukkan di Pilkada Kepri nanti.

“Untuk mengukur kapabilitas, figuritas dan popularitas tentu harus dilakukan dengan mekanisme partai. Pada posisi inilah perlu adanya suveri dan sebagainya,” tegas Onward.

Ditanya apakah sudah ada penjajakkan dari Partai NasDem, mengingat Gerindra dan NasDem bersatu pada Pilkada Kepri lalu yang berhasil mengantarkan Sani-Nurdin memenangi kontestasi lima tahun lalu? Mengenai hal itu, Legislator Dapil Kepri V tersebut mengaku belum ada.

“Jika memang ada partai yang ingin membentuk barisan koaliasi tentu kita akan senang untuk mendengarkannya. Namun sampai sejauh ini belum ada pembicaraan tersebut sampai kepada kami,” jelas Onward.

KPU Minta Anggaran Tambahan

Komisi Pemiliha Umum (KPU) Provinsi Kepri, mengajukan anggaran tambahan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2020 mendatang, yang semulanya diusulkan sekitar Rp76 miliar meningkat menjadi Rp89 miliar. Ketua KPU Kepri, Sriwati menyatakan, penambahan alokasi anggaran itu sudah sesuai dengan aturan dari KPU RI.

Dijelaskannya, usulan tersebut muncul karena adanya penambahan alokasi anggaran untuk badan Adhoc Pemilu diberikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) serta didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Atas dasar itulah, maka ada perubahan berupa penambahan alokasi anggaran yang diusulkan KPU kepada Pemprov Kepri.

“Memang awalnya kami mengusulkan Rp76 miliar, tapi dalam perkembangannya ada beberapa perubahan berupa tambahan anggaran lagi,” ujar Sriwati, Jumat (16/8) lalu di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Menurutnya, selama ini badan adhock pemilu yang meliputi PPK, PPS dan KPPS menerima gaji dibawah UMP dan tidak mendapatkan jaminan sosial BPJS. Oleh karena itu, untuk Pilkada serentak kali ini, KPU RI mengambil kebijakan agar dapat memperhatikan kesejahteraan badan ad hock pemilu. Kendati demikian, pihaknya tetap harus membahas persoalan ini bersama Pemprov Kepri.

“Kalau Pemprov misalnya hanya sanggup anggaran dibawah usulan kami seperti Rp80 miliar, ya kita sesuaikan pula kebutuhannya. Namun angka pastinya harus dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada awal Oktober mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Kepri, Isdianto menyambut baik usulan KPU mengenai UMP dan jaminan sosial BPJS untuk badan ad hoc pemilu. Kendati demikian dirinya mengaku belum bisa menjanjikan anggaran senilai Rp89 miliar itu terealisasi sepenuhnya.

“Kami lihat dulu kekuatan keuangan daerah, yang jelas tetap diperhatikan. Tentu kami berupaya untuk memberika yang terbaik bagi suksesnya pelaksanaan Pilkada Kepri nantinya,” ujar Isdianto.(jpg)

Loading...