Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto : Dery Ridwanysah / JawaPos.com

PRO PINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkosentrasi untuk menuntaskan proses penyidikkan perkara suap izin reklamasi dan gratifikasi jabatan yang diterima Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dari sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan proses penyidikkan ini ditargetkan tuntas dalam secepat mungkin.

“Hari ini (kemarin,red) penyidik kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap tujuh pejabat Pemprov Kepri di Mapolresta Barelang. Artinya semua pihak yang bersinggungan dengan masalah ini akan diklarifikasi satu persatu,” ujar Febri Diansyah, kemarin.



Mantan Aktivis Indonesian Coruption Watch (ICW) tersebut menyebutkan, secara keseluruhan ada sembilan yang akan dimintai keterangan sebagai saksi. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri, Hendri Kurniadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri Abu Bakar, Kepala Biro Umum Pemprov Kepri Martin Luther Maromon.

Selain itu itu, kata Febri ada juga mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepri, Yerry Suparna yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kepri. Berikutnya adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kepri, Zulhendri, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Pemprov Kepri Ahmad Izhar, dan Muhammad Shalihin yang merupakan pegawai honorer Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri. Terakhir mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Guntur Sakti yang kini merupakan pejabat di Kementerian Pariwisata.

“Seluruh pejabat tersebut dipanggil terkait dugaan penerimaan gratifikasi jabatan oleh tersangka NBU,” tegas Febri.

Disinggung mengenai adanya desas-desus yang menyebutkan bahwa ada 24 orang Kepala OPD yang akan dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus ini. Mengenai hal itu. Febri tidak membenarkan ataupun membantah hal tersebut. Meskipun demikian, pihaknya akan memberikan progres pemeriksaan kedepannya. Namun untuk materi pemeriksaan, dirinya tidak bisa menjelaskan kepada publik. Karena itu adalah kewenangan bidang penyidikkan.

“Untuk hal itu kami belum bisa sampaikan semua. Hari ini diagendakan pemanggilan 9 orang, nanti jika ada yang tidak datang akan kami update lagi. Yang jelas KPK konsen dua persoalaan, yakni suap izin reklamasi dan gratifikasi jabatan kepada tersangka NBU,” tutupnya.

Sementara itu, Mantan Kadis Kominfo Kepri, Guntur Saksi yang sekarang bertugas di Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tersebut mengaku heran dengan munculnya nama dirinya dalam agenda pemeriksaan KPK. Padahal dirinya sejak tahun 2017 meninggalkan Pemprov Kepri. Pria yang pernah duduk sebagai Kadispar Provinsi Kepri tersebut menegaskan, meskipun demikian, ia tetap akan menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh lembaga anti rasuah tersebut.

“Yang jelas Saya pun kaget, kok bisa ya ada nama saya. Namun saya tetap akan kooperatif dengan memenuhi undangan pemeriksaan tersebut. Karena ini adalah upaya hukum yang sedang berproses,” ujar Guntur Sakti.

Seperti diketahui, OPD di lingkungan Pemprov Kepri yang terlibat didalam Kelompok Kerja (Pokja) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri diantaranya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Kepri.

Sementara, berkaitan dengan gratfikasi jabatan, sejak dilantik sebagai Gubernur Kepri pada 24 Mei 2016 lalu, sampai rentang waktu tiga tahun (Mei 2016-Mei 2019) Gubernur Kepri, Nurdin Basirun kerap melakukan bongkar pasang pejabat. Bahkan dalam kurun waktu tersebut, Nurdin Basirun sudah melakukan 12 kali pelantikan pejabat, baik itu eselon II,III, maupun eselon IV. Sebanyak 1.064 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk dalam kategori pejabat terlibat dalam pelantikan tersebut.

Berdasarkan data pelantikkan yang dikumpulkan koran ini, pelantikan perdana yang dilakukan Mantan Bupati Karimun tersebut tercatat pada 7 November 2016 lalu. Dalam pelantikkan tersebut, melibatkan 20 pejabat eselon II (lihat tabel,red). Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menunjuk sembilan pejabat untuk menduduki posisi Pelaksana Tugas (Plt) di sembilan Organisasi Perangkat Daerah. Pelantikan tersebut mendapatkan reakasi negatif dari Legislator Komisi I DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov pada waktu itu.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kebijakkan tersebut membuat munculnya hak interplasi di DPRD Kepri. Mantan Wakil Ketua DPRD Batam tersebut menjelaskan, kritikan juga bermunculan ketika terungkapnya ada dugaan praktik nepotisme dalam proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Apalagi sampai keluarnya rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun sampai sekarang ini, rekomendasi yang dikeluarkan belum tindaklanjuti.

Pelantikkan berikutnya terjadi pada 3 Januari 2019, Gubernur juga melakukan pelantikkan terhadap 31 pejabat. Mereka terdiri dari seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berdasarkan SK Gubernur Nomor : 2608 Tahun 2016, kemudian 29 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan SK Gubernur Nomor: 2609 Tahun 2016 dan seorang Pejabat Administrator berdasarkan SK Gubernur Nomor 2610 Tahun 2016.

Masih dari catatan yang ada, 29 orang pejabat pimpinanan tinggi pratama sejumlah nama juga terlibat pada pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Nurdin di bulan November 2016 lalu. Pelantikkan pada awal tahun tersebut adalah setelah Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menggelar lelang jabatan atau open biding tahap pertama. Berselang beberapa hari setelah itu, tepatnya pada 6 Januari 2017, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS. Arif Fadillah melantikan tiga Pejabat Administrator di Lingkungan Pemprov Kepri. Kehadiran tiga pejabat administrator tersebut adalah untuk percepatan pembahasan Anggaran 2017.

Sepuluh hari kemudin atau pada 16 Januari 2017, Gubernur Nurdin juga melantik 16 pejabat eselon II, 200 pejabat eselon III, 538 pejabat eselon IV, dan 98 pejabat fungsional yang setingkat dengan Kepala OPD. Pada pelantikkan tersebut, Gubernur juga mempromosikan sejumlah nama untuk naik status dari eselon III ke eselon II. Berikutnya, melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 577 Tahun 2017, Gubernur juga  melakukan pergeseran posisi terhadap 19 pejabat eselon III dan 69 pejabat eselon IV.

Selanjut pada tahun 2018, Gubernur Nurdin melakukan tiga kali pelantikan, yakni pada 3 Mei 2018 yang melibatkan empat pejabat eselon II. Kemudian yang kedua adalah pada 4 Juli 2018, pada waktu itu Gubernur mempromosikan Muhammad Dali sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) menggantikan Arifin Nasir yang pensiun. Sedangkan yang ketiga terjadi pada 2 Oktober 2018 yang melibatkan satu pejabat eselon II dan satu pejabat eselon III.

Sementara itu di 2019 sebelum tingkap KPK pada Juli, Gubernur melakukan empat kali pelantikkan. Pertama dilaksanakan pada 29 januari 2019. Prosesi tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Kepri. Sebanyak tiga pejabat eselon II yang terlibat. Kemudian adalah pada 12 Maret 2019 dengan merujuk Surat Keputusan Nomor 262 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Kepri, dilantik Ir. Muhammad Yusrial Mahyuddin, M.Si sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 263 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemprov Kepri, dilantik Hendri Kurniadi, sebagai Kepala Bidang Pertambangan Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya, 2 Mei 2019 Gubernur Nurdin Basirun Melantik dan Mengambil Sumpah kepada 3 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 4 Pejabat Administrator dan 34 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri bertempat di Gedung Daerah, Tanjungpinang. Yakni berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor: 401 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, dilantik Nilwan, S.Sos.,M.Si sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemudian Ir. Yerry Suparna sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Aiyub, SE.,M.Si sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 402 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, dilantik Budiharto (Sekretaris BPKAD) lalu Roslan (Kabid Aset pada BPKAD), Yeni Trisia (Kabid Pemuda pada Dispora) an Venru Rendra (Kabid Cipta Karya pada Disperkim). Kemudian sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 325 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Penata Asistensi Ahli Pertama dilantik Syaiful Kurnia (Instansi RSUD Provinsi Tanjunguban). Lalu, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 400 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri dilantik Melda Susanti (Instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian).

Pelantikan terakhir dilakukan Gubernur Nurdin turut menimbulkan kontroversi. Peristiwa tersebut terjadi pada 9 Mei 2019. Pasalnya, ia melantik 17 orang pejabat administrator dan empat orang pejabat pengawas di Tanjung Balai Karimun, bukan di Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang yang menjadi pusat Pemerintah Provinsi Kepri. Dari 17 orang itu, 13 di antaranya bertugas pada Dinas Perikanan dan empat orang di BP2RD. Sedangkan empat pejabat pengawas, satu ditempatkan di BP2RD dan tiga di Dinas Perikanan.(jpg)

Loading...