Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemko Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari. F.Dokumen pribadi untuk Batam Pos.

PRO PINANG – Pemko Tanjungpinang terus mendorong realisasi serapan Dana Kelurahan (DK) agar pencairan DK tahap II oleh pemerintah pusat bisa berjalan baik.

Hingga waktu yang telah ditentukan 16 Agustus 2019 Pemko meyakini realisasi fisik Dana Kelurahan melebihi target yakni 25 persen.



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemko Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari mengatakan berdasarkan rapat terakhir 10 hari sebelum tanggal 16 Agustus 2019, serapan anggaran DK tahap I mencapai 19 persen sedangkan untuk fisiknya sudah lebih dari 25 persen, bahkan untuk beberapa kegiatan sudah terealisasi 100 persen.

“InsyaAllah saat ini sudah diatas 20 persen dan terakhir pada tanggal 16 Agustus 2019 semua sudah terwujud,” kata Teguh saat diwawancara di kantor  Wali Kota,  usai upacara kemerdekaan, Sabtu (17/8) kemarin.

Dijelaskan Teguh semua kepala kelurahan yang dikoordinir camat sudah melakukan upaya realisasi fisik bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan untuk pencairan tahap dua saat ini sudah dalam proses.

“Tidak ada kendala atau sanksi karena sanksi akan diterima  jika realisasinya kurang dari 25 persen,” ungkapnya.

Ia mengatakan DK itu merupakan program pemerintah pusat, Pemko mengusulkan setiap tahun, DK dinilai langsung menyentuh ke masyarakat, dikerjakan secara swadaya antara lurah dan masyarakat untuk membangun apa yang dibutuhkan kelurahan tersebut karena mereka yang lebih tahu.

“Untuk tahun berikutnya sebenarnya sudah dianggarkan, lima persen dari total APBD, jika APBD meningkat maka DK juga meningkat,” ungkapnya.

Sebelumnya juga sudah dijelaskan mekanisme penyaluran DK dibagi dalam dua tahap. tahap pertama pemerintah daerah (pemda) mendapatkan setengah dari target penyaluran yang sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Saat ini Pemko Tanjungpinang sudah mendapatkan 50 persen yakni sekitar Rp 3,1 miliar. Untuk mendapatkan kucuran tahap II pemerintah daerah harus realisasikan peruntukan dana kelurahan 25 persen dari dana tersebut.

“Target dari pemerintah pusat itu adalah, fisik, tapi saya belum cek data terakhir,  menurut saya sudah melewati ambang batas pemerintah pusat 25 persen tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, di tempat yang sama,  Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang, Darmanto juga menjelaskan hal serupa bahwa realisasi DK harus mencapai 25 persen dari Rp 3,1 miliar.

“Sama dengan tambahan tahap kedua dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) harus mencapai sekian persen di tahap pertama. Makanya dikebut, kita optimis ini sudah tercapai,” tuturnya.

Ia mengatakan, kemarin itu yang ditakuti apabila progres fisiknya tidak mencapai 25 persen, maka tahap kedua tidak disalurkan, dan saksinya tahun depan tidak akan dapat DK, yang ditakuti karena keterlambatan penyusunan petunjuk teknis (Juknis).

“Itu yang membuat ragu kelurahan, apa saja sih yang boleh, dan yang tidak boleh. Pada dasarnya kegiatannya sudah dilaksanakan oleh lurah, tapi saat ini Juknis nya sudah jelas, dan tidak ada kendala lagi,” tutupnya.(cr2)

Loading...