Komisi I DPRD Bintan, Agustinus Purba. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Sulitnya perizinan investasi dari Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Bintan menjadi keluhan bagi sejumlah investor yang akan berinvestasi di Bintan.

Pasalnya para investor sudah melengkapi semua persyaratan perizinan namun surat perizinan tak kunjung diterima.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Bintan, Agustinus Purba mengatakan perizinan yang biasanya selesai dalam waktu tiga sampai empat hari, berdasarkan laporan investor saat ini yang dialami adalah perizinan yang tidak kunjung selesai bahkan hingga tiga sampai empat pekan, padahal semua persyaratan sudah dilengkapi para investor.

“Banyak perusahaan yang tidak bisa beraktivitas karena terhambat perizinan,” kata Agustinus, Rabu (28/8).

Ia menjelaskan, dari pengakuan investor segala persyaratan sudah dilengkapi, kemudian investor meminta fasilitas FTZ, namun kenyataannya seolah-olah dihalangi oleh petugas terlihat tidak kooperatif dengan para investor yang akan berinvestasi, padahal harusnya bangga dengan adanya investigasi itu dapat merekrut ratusan tenaga kerja di Bintan.

“Jadi ada apa sebenarnya, apa alasan pihak BPK tidak mengeluarkan surat izin tersebut,” katanya.

Menurut Agustinus jika semua persyaratan sudah dilengkapi para investor,  jangan dihambat sebab itu hak investor untuk memperoleh surat perizinan tersebut. Selain itu tidak sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo  bahwa pemerintah harus memberikan kenyamanan terhadap investor untuk berinvestasi.

“Ini akan berdampak pada iklim investasi di Bintan untuk ke depannya sebab orang kecewa dengan pelayanan perizinan yang begitu sulit,” tuturnya.

Menurutnya  di Bintan Timur tersebut, angka pengangguran lingkungan itu angkanya cukup tinggi, dengan adanya investor masuk disana maka dapat mengurangi pengangguran.

“Investor akan mempekerjakan masyarakat disana sebagai pekerjanya, otomatis akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan  perekonomianya  juga,”tutupnya. (cr2)