Sekdaprov Kepri, H TS Arif Fadillah. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun sudah mengusulkan 45 nama Anggota DPRD Kepri terpilih ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah belum bisa memastikan apakah Anggota DPRD Kepri periode 2019-2024 dilantik dengan formasi lengkap atau tidak. Karena Pemprov Kepri belum menerima usulan tersebut dari penyelenggara Pemilu.

“Belum ada usulan yang masuk dari KPU terkait masalah ini. Kalau nanti ada, tentu kita minta petunjuk dari Kemendagri, apakah boleh dilantik atau ditunda sampai ada kepastian hukumnya,” ujar Sekda Arif, menjawab pertanyaan media di Hotel Aston, Tanjungpinang, Rabu (28/8).

Mantan Sekda Karimun tersebut menjelaskan, untuk teknis pelantikan akan diatur oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kepri. Menurutnya, apabila tidak ada halangan pelantikan wakil rakyat terpilih adalah bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan 2014-2019. Mengenai masalah ini, pihaknya juga akan menyampaikan ke Plt Gubernur Kepri. Sehingga pelatikkan yang dilakukan tetap sesuai dengana aturan main yang sudah ditetapkan.

“Kita akan memperhatikan regulasi-regulasi yang ada tentunya. Sehingga keputusan yang kita buat tidak menimbulkan persoalan hukum kedepannya,” tegas Arif yang merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Kepri, Arison mengatakan, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2019, pada pasal 33 memang menegaskan ketika seorang anggota DPRD terpilih ditetapkan sebagai tersangka korupsi maka yang bersangkutan pelantikannya dilakukan penundaan. Namun regulasi tersebut bertentangan dengan  UU No 23 tahun 2014 maupun PP no 12 tahun 2018 tidak mengatur hal tersebut.

“Yang diatur di dalam undang-undang dan PP,¬† apabila yang bersangkutan setelah dilantik menjadi anggota DPRD jadi terdakwa itu diberhentikan sementara nanti setelah inkrah itu baru diberhentikan tetap. Sementara PKPU mengusulkan ditunda pelantikannya,” ujar Arison, kemarin.

Pria yang menjabat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilu tersebut menegaskan, karena sudah menjadi amanah PKPU, pihaknya tentu akan menyampaikan usulan penundaan pelantikan dua legislator DPRD Kepri terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Kepri VII. Mereka adalah Ilyas Sabli, Partai Nasional Demokrat (NasDem), dan Hadi Candra, Partai Golongan Karya (Golkar).

“Kapasitas kita tentunya hanya menyampaikan usulan ke Kemendagri melalui Pemprov Kepri. Saat ini, kami sedang mengupayakan mendapatkan dokumen pendukung penetapan tersangka keduanya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati). Setelah itu akan menyampaikan ke Pemprov Kepri,” tegas Mantan Ketua KPU Kabupaten Bintan tersebut.

Belum lama ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri kembali melakukan pemeriksaan terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi tunjangan dinas Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Natuna senilai Rp 7,7 miliar. Sebagaimana diketahui, kelima pejabat tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka pada 31 September 2017 lalu. Namun sampai saat ini, kelima tersangka tidak ditahan oleh penyidik.(jpg)