Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi-Kepri Kemen PUPR, Budi Harimawan Semihardjo. F.Istimewa

PRO PINANG – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi-Kepri Kemen PUPR, Budi Harimawan Semihardjo mengatakan, sampai saat ini feasibility study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Jembatan Batam Bintan (Babin) masih belum rampung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga anggaran untuk infrastruktur strategis tersebut tipis harapan masuk dalam struktur APBN 2020 mendatang.

“Kementerian PUPR sedang menggesa penyelesaian uji kelayakan investasi Jembatan Babin. Dan ini perlu waktu, sehingga kecil kemungkinan kebutuhan anggaran pembangunan masuk di Kementerian PUPR tahun depan,” ujar  Budi Harimawan, kemarin.

Dijelaskannya, untuk sampai ke tahapan pengalokasian angggaran tentunya masih membutuhkan proses yang panjang. Adapun penyempurnaan studi kelayakan jembatan itu, ditargetkan baru akan rampung di akhir 2019 ini. Selanjutnya masuk dalam tahapan penyusunan Detail Engineering Design (DED). Menurutnya, untuk penyusunan DED tersebut lanjutnya, juga masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. Apakah anggaran untuk penyusunan DED itu akan masuk dalam pagu anggaran APBN atau APBD.

“Setelah rampung, selanjutnya DED dibawa ke Komite Keselamatan Jalan dan Jembatan (KKJTJ). Karena jembatan Babin ini merupakan jenis jembatan panjang. Sehingga untuk pembangunannya perlu mendapat rekomendasi dari KKJTJ,” jelasnya.

Budi juga menambahkan, dalam proses penganggarannya nanti, mereka juga merasa perlu untuk melibatkan pihak lain. Karena, estimasi anggaran untuk pembangunan jembatan itu angkanya tergolong cukup besar. Dikatakannya, bagaimana kebijakkan tentang anggaran pembangunan Jembatan Babin nanti tergantung pada hasil studi kelayakan. Meskipun demikian, jika mengandalkan APBN secara keseluruhan rasanya cukup sulit.

“Semua tergantung pada uji kelayakan investasi. Apakah polanya sharing atau melibatkan pihak lain, misalnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kita menunggu hasil studi kelayakan rampung, baru akan diputuskan arah kebijakkanya seperti apa,” tutup Budi.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin mengaku tetap optimis Jembatan Babin akan dibangun oleh Pemerintah Pusat. Karena itu sudah masuk dalam rencana pembangunan strategis nasional 2020-2024. Menurut Naharuddin, Pemprov Kepri terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait persoalan ini. Dijelaskannya, kehadiran Jembatan Babin adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kepri.

“Kita tetap optimis, Jembatan Babin akan dibangun oleh Pemerintah Pusat. Karena dengan adanya infrastruktur itu nanti pergerakan pembangunan Batam-Bintan akan lebih cepat. Apalagi Batam dan Bintan merupakan daerah yang bertasan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia,” ujar Naharuddin.

Belum lama ini, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak meminta Plt Gubernur Kepri, Isdianto mengawal rencana pembangunan strategis nasional, yakni Jembatan Batam-Bintan (Babin). Menurut Jumaga, Jembatan Babin bukan janjinya Gubernur Kepri, tetapi adalah janji Presiden untuk masyarakat Kepri.

“Kepada Plt tentu kita harapkan melaksanakan roda pemerintahan dengan baik. Salah satu pembangunan strategis yang harus dikawal adalah Jembatan Babin,” ujar Jumaga Nadeak di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang belum lama ini.(jpg)