Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, H TS Arif Fadillah. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun banyak jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kepri yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), Pemprov Kepri belum ada mewacanakan pelantikan dalam waktu dekat ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan kekosongan tersebut terjadi, selain pindah tugas, ada juga yang ditinggalkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena sudah purna tugas atau pensiun.

“Memang banyak posisi strategis yang diemban oleh Plt. Namun saat ini belum ada rencana pelantikan untuk mengisi kekosongan tersebut. Biasanya kita menunggu arahan Pak Gubernur, bila akan ada pelantikan,” ujar Sekda Arif menjawab pertanyaan media di Hotel Aston, Tanjungpinang belum lama ini.

Dijelaskannya, dari laporan yang disampaikan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepri, kesongan jabatan banyak terdapat di posisi eselon II, III, dan IV. Pria yang menjabat sebagai Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Pemprov Kepri tersebut juga mengatakan, dalam waktu dekat ini, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada yang akan pensiun. Mereka adalah Amir Husen sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip. Yeri Suparna Kadis Kebudayaan, Tjetjep Yudiana, Kadis Kesehatan dan sejumlah kepala OPD lainnya.

“Kalau untuk pelantikan Kepala OPD, tentubya harus sesuai dengan mekanisme yakni dengan lelang jabatan. Dan untuk pejabat eselon dibawahnya juga akan ada penjaringan dan seleksi,” ujarnya.

Lebih lanjut katanya, untuk saat ini Jabatan Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Seksi (Kasi) eselon III dan IV masih bisa dilaksanakan oleh pejabat Plt yang ditinjuk oleh Kadis yang bersangkutan dan tentunya sepengatahuan gubernur. Ditegaskan Arif, meskipun banyak posisi yang dijalankan oleh Plt. Namun pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan. Apalagi Plt Gubernur juga sudah memberikan arahan terkait penunjukan Plt disejumlah posisi yang kosong.

“Intinya jangan sampai pelayanan publik terganggu. Untuk kapan akan ada pelantikan jabatan yang kosong ini saya masih menunggu arahan dan petunjuk gubernur terlebih dulu,” tutup Arif yang pernah duduk sebagai Sekda Karimun tersebut.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyataka Plt Gubernur Kepri, Isdianto punya kuasa mutlak untuk melakukan perombakkan kabinet kerja yang disusun Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar mengatakan kewenangan tersebut berlaku ketika Kepala Daerah dalam masa tahanan.

“Kebijakkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Karena pada pasal 65 UU itu jelas disebutkan selama kepala daerah sedang menjalani masa tahanan seluruh tugas kewenangannya sebagai kepala daerah, diambil alih oleh wakilnya. Sehingga tidak ada larangan seorang Plt itu melakukan rotasi, jadi silahkan,” ujar Bahtiar.

Dijelaskannya, sebelum melaksanakan perombakan pejabat ataupun mengambil kebijakan lain yang bersifat strategis. Seorang Plt wajib terlebih dahulu mengkonsultasikan hal tersebut ke Kemendagri. Proses tersebut tentu merujuk pada UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Ketika disinggung apakah Plt Gubernur Kepri Isdianto sudah melakukan komunikasi ke pihaknya terkait wacana rotasi tersebut. Bahtiar mengatakan jika ia masih harus menanyakan hal itu ke pejabat yang berwenang menangani hal itu.

“Kalau itu masih perlu saya cross check dulu ke bidang terkait. Nanti kita informasikan jika perkembangannya,” jelasnya lagi.

Bahtiar juga menekankan, apabila wacana mutasi itu mendapat lampu hijau dari pihaknya. Isdianto ujarnya, dalam melaksanakan rotasi tersebut tetap harus sesuai prosedur serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam proses rotasi pejabat di lingkup pemerintah daerah.

“Kalau mau yang di rotasi itu pejabat eselon II tentu pelaksanannya harus melalui asessment dan jika untuk mengisi kekosongan wajib melalui proses open bidding,” tutup Bahtiar.(jpg)