Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Pemko Tanjungpinang melalui program nasional bersama mengajak masyarakat Tanjungpinang untuk mengurangi penggunaan sampah plastik yang saat ini butuh penanganan serius dari semua kalangan di Kota Tanjungpinang.

Wali kota Tangjungpinang, Syahrul menjelaskan dampak dari sampah plastik sangat berbahaya untuk kesehatan seperti stunting pada bayi bawah lima tahun (Balita), sehingga nantinya akan dilakukan sosialisasi kepada ibu-ibu, sebab salah satu penyumbang sampah plastik terbanyak adalah ibu-ibu usai berbelanja di pasar.

Perlu diketahui, Indonesia penghasil sampah terbesar nomor dua setelah Tiongkok, padahal penduduk Indonesia belum sepadat negara Tiongkok, sehingga melalui program yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat dijalankan melalui Pemerintah Daerah.

“Seperti penjelasan asisten wali kota Banjarmasin bahwa di sana sudah diimbau agar ibu-ibu dan pegawai tidak lagi menggunakan kantong plastik saat belanja ke pasar, tapi menggunakan tas,” kata Syahrul.

Kedepannya setelah dilakukan sosialisasi, kemungkinan akan dikeluarkan peraturan wali kota (Perwako) tentang sampah dan saat ini sudah ada salah satu sekolah di Tanjungpinang yang mencanangkan tidak ada lagi penggunaan sedotan plastik dan mengganti dengan sedotan ramah lingkungan terbuat dari bambu yang bisa dicuci dan dipakai berulangkali.

“Bayangkan dari jumlah siswa sebanyak sekitar 36 ribu siswa menggunakan sedotan plastik lalu dibuang di lingkungan sekolah setiap hari, berapa sampah sedotan plastik yang dihasilkan, dalam satu hari, satu minggunya,” papar Syahrul.

Selain itu Syahrul menjelaskan, untuk penilaian Adipura periode 2018-2025 tidak hanya sebatas kebersihan kota, melainkan akan berfokus pada pengelolaan sampah suatu daerah, penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) termasuk sampah plastik.

“Sehingga semua masyarakat Tanjungpinang diminta untuk bertanggungjawab terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan,” ucapnya.

Sebelumnya Tanjungpinang sudah memiliki Perwako nomor 43 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis lainnya yang nantinya akan dilakukan revisi untuk disejalankan dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (cr2)